Anggaran Nunukan Perlu Perhatian Serius, Bupati Irwan Temui Dirjen Bina Keuda Kemendagri

JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk bergerak cepat sesuai slogan “Energi Baru” mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Pada Rabu (19/11/2025), Bupati Nunukan H Irwan Sabri, bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan Robby Nahak Serang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Juni Mardiansyah, serta Sekretaris Bappeda Nunukan Andi Astuti, melakukan tatap muka khusus dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni.

 

Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab itu turut dihadiri beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sejumlah isu strategis terkait kondisi Kabupaten Nunukan menjadi pembahasan utama, termasuk skema pembiayaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, yang turut mendampingi Bupati, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membuka ruang kesepahaman antara pemerintah daerah dan Kemendagri terkait kebutuhan dan tantangan keuangan daerah, khususnya bagi wilayah perbatasan seperti Nunukan.

 

“Bapak Dirjen menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar penghitungan anggaran, terutama untuk alokasi DAU. Beliau meminta agar data tersebut segera diajukan agar indikator anggaran lebih tepat,” ujar Robby.

 

Salah satu topik yang mendapat perhatian serius adalah DBH, terutama dari sektor perkebunan. Menurut Robby, Bupati Nunukan diminta untuk menyampaikan surat resmi beserta data dukung terkait potensi dan realisasi sektor tersebut agar dapat difasilitasi di tingkat pusat.

 

“DBH, khususnya dari perkebunan, menjadi hal yang dibahas secara mendalam. Dirjen meminta agar Pemkab Nunukan mengajukan data lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh kementerian,” kata Robby.

 

Selain itu, pembahasan juga menyentuh peluang kerja sama strategis melalui BUMD dan BUMN dalam bentuk konsesi yang saling menguntungkan dan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema ini dinilai penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nunukan juga menyampaikan harapan agar Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada Nunukan sebagai daerah perbatasan, terutama dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

 

“Bapak Bupati berharap adanya dukungan pendampingan dari Kemendagri, mengingat pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan,” jelas Robby.

 

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan Kemendagri. Dukungan pusat diharapkan dapat mempercepat percepatan pembangunan Nunukan, terutama dalam sektor strategis yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

 

Dengan komunikasi intensif dan penyampaian data yang akurat, Pemkab Nunukan optimistis skema pembiayaan daerah dapat ditingkatkan, sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.