BPJS Ketenagakerjaan Nunukan Sosialisasikan Perlindungan PMI di Politeknik Negeri Nunukan

NUNUKAN – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nunukan menggelar sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Selasa (25/11/2025), di Politeknik Negeri Nunukan (PNN). Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Anggota DPD RI Herman, Direktur PNN, perwakilan BP3MI, KP2MI, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para calon PMI dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial, terutama bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri. Program BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nunukan, Jodi Widardi, menyampaikan bahwa posisi Nunukan sebagai salah satu pintu gerbang utama keberangkatan PMI menjadikan edukasi ini sangat krusial. Menurutnya, PMI menghadapi risiko kerja yang tinggi sehingga perlindungan sosial tidak boleh diabaikan.

“PMI memiliki kontribusi besar bagi daerah dan negara. Mereka bekerja jauh dari keluarga dan menghadapi risiko kerja yang tidak kecil. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memastikan setiap PMI mendapatkan perlindungan yang layak dan komprehensif, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Indonesia,” ujar Jodi.

Ia menambahkan, akses layanan BPJS Ketenagakerjaan kini semakin mudah melalui platform digital, sehingga memudahkan PMI dalam proses pendaftaran maupun pembayaran iuran tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja migran hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan, serta instansi terkait lainnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Herman, menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Menurutnya, kegiatan edukasi seperti ini harus diperluas hingga ke wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi kantong calon PMI.

Sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan mahasiswa, calon pekerja migran, dan perwakilan komunitas. Para peserta antusias menggali informasi terkait manfaat perlindungan, prosedur pendaftaran, hingga akses layanan digital BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Nunukan berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, sehingga calon PMI terlindungi secara menyeluruh dan tidak rentan terhadap risiko kerja selama berada di luar negeri. (Adm)