Bupati Nunukan Usulkan Sekolah Rakyat bagi Anak TKI sebagai Prioritas Pendidikan Perbatasan

JAKARTA – Dalam sela kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan berbagai persoalan penting terkait kondisi sosial dan pendidikan di wilayah perbatasan, khususnya bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia.

 

Dalam diskusi hangat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, Robby turut menyoroti program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sekolah rakyat perlu diprioritaskan di kawasan perbatasan, terutama di Kabupaten Nunukan yang memiliki persentase tenaga kerja migran ilegal yang cukup tinggi di wilayah Sabah.

 

“Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ujarnya.

 

Ia menegaskan bahwa kebutuhan pendidikan mendasar bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah merupakan permasalahan nyata. Banyak anak usia sekolah di kawasan Sabah terpaksa tidak bersekolah karena status orang tua mereka yang tidak terdokumentasi secara legal, sehingga tidak dapat mengakses layanan pendidikan di Malaysia.

 

“Ini menjadi masalah serius karena berdampak langsung pada hak pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau mereka melalui dukungan nyata dari Pemerintah Pusat dan daerah,” tegas Robby.

 

Dalam pertemuan tersebut, Robby juga melakukan sinkronisasi gagasan antara program nasional Sekolah Rakyat dan 17 program unggulan Bupati Nunukan. Ia berharap program ini dapat menjadi bagian dari aksi nyata pemerintah dalam mendukung pendidikan yang merata dan berkeadilan di wilayah perbatasan.

 

Selain itu, Robby mengusulkan agar rencana aksi Sekolah Rakyat juga menitikberatkan pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan, baik di luar negeri maupun di dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Sebab, jumlah tenaga kerja perkebunan di Nunukan mencapai puluhan ribu kepala keluarga yang sebagian besar belum mendapatkan akses pendidikan memadai bagi anak-anak mereka.

 

“Sebagian besar keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil, bahkan di dalam kawasan perusahaan, sehingga anak-anak mereka jauh dari akses pendidikan formal. Program Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi mereka,” tambah Robby.

 

Menanggapi hal itu, Sekjen Kemensos RI berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berupaya meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia juga meminta Pemkab Nunukan untuk segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program.

 

“Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kami berharap pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas,” pungkasnya.