Mendagri: Pantau efisiensi jadi ujian pertama Gubernur di tata kelola

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemantauan efisiensi anggaran di daerah menjadi ujian pertama bagi para Gubernur dan wakilnya di tingkat Provinsi untuk memastikan tata kelola anggaran yang tepat menyukseskan program pemerintah di masing-masing daerah.

Hal ini dikarenakan Mendagri telah meminta pemimpin di tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk ikut mengawasi dan memastikan berjalannya efisiensi anggaran di daerah sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

“Saya meminta seluruh gubernur juga yang sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, mereka wajib juga untuk melototin efisiensi yang dilakukan oleh daerahnya. Kita akan melihat kualitas gubernurnya itu. Ujian bagi gubernur, ujian pertama lah,” kata Tito ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurut Tito pemantauan efisiensi anggaran ini akan menjadi ajang pembuktian bagaimana sosok Gubernur berani memimpin provinsinya dan mengarahkan pemerintahan di tingkat kota dan kabupaten agar bisa efektif mengelola anggarannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan dari Gubernur di tingkat provinsi ini nantinya akan melengkapi pemantauan lainnya yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat tim khususnya.

Tim yang akan dibuat Mendagri itu disiapkan bekerja usai penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah selesai dilaksanakan.

Terkait dengan mandat melakukan efisiensi di daerah, Tito menyebutkan dirinya telah memberi pengarahan melalui kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah secara langsung kepada para kepala daerah.

Ia menyebutkan surat edaran yang diterbitkannya dapat menjadi dasar bagi seluruh kepala daerah melakukan realokasi anggaran dari yang sudah ditentukan oleh pendahulunya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi efisiensi di 2025.

Efisiensi harus dilakukan para kepala daerah secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial hingga mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Realokasinya tujuannya efisiensi dan hasil efisiensinya dipakai untuk kepentingan yang langsung berdampak kepada rakyat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur kemiskinan ekstrim, hingga stunting,” kata Tito. (Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati/ANTARA)