NUNUKAN – Sebanyak 70 pengurus Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Nunukan periode 2026–2031 resmi dikukuhkan. Organisasi perempuan pengusaha itu didorong tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Pengukuhan berlangsung di Nunukan dan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, yang mewakili Bupati Nunukan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWAPI Provinsi Kalimantan Utara Sri Sularti Ningsih, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan Susanti Hermanus, jajaran organisasi perempuan, serta pelaku usaha dan UMKM.
Muhammad Amin mengatakan, perempuan memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi Nunukan. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM di daerah tersebut merupakan perempuan.
“Nunukan memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Kehadiran ibu-ibu IWAPI menjadi energi positif bagi pemerintah daerah. Di Nunukan, tulang punggung UMKM kita mayoritas adalah perempuan. Kalau ibu-ibunya maju, ekonomi Nunukan pasti maju,” ujarnya.
Ia meminta kepengurusan IWAPI periode 2026–2031 menjadikan pengukuhan tersebut sebagai awal untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, bukan berhenti pada agenda seremonial organisasi.
Menurut Muhammad Amin, setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu menjadi perhatian IWAPI Nunukan selama lima tahun ke depan, yakni mendorong pelaku usaha naik kelas, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran organisasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Pelaku usaha perempuan didorong tidak lagi hanya menjalankan usaha rumahan, tetapi mulai membangun merek, mengurus sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memanfaatkan platform perdagangan digital.
“IWAPI harus menjadi jembatan antara pengusaha perempuan Nunukan dengan perbankan, KADIN, dan program-program pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, IWAPI juga diminta memperluas pembinaan hingga ke wilayah kecamatan, termasuk daerah perbatasan seperti Krayan, Sebatik, Sebuku, dan Nunukan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong produk lokal memiliki kualitas dan daya saing yang lebih tinggi hingga menembus pasar internasional.
“Kita ingin IWAPI menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan. Turun ke kecamatan, bina kelompok-kelompok wanita pengusaha di perbatasan. Bantu mereka meningkatkan produk lokal masing-masing sehingga produk-produk tersebut bisa go internasional,” ujarnya.
Muhammad Amin berharap IWAPI Nunukan memiliki identitas yang kuat sebagai organisasi perempuan pengusaha dari wilayah perbatasan yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing secara global.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut dia, siap membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI melalui berbagai perangkat daerah yang memiliki program terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh. Pintu kantor Bupati terbuka lebar untuk IWAPI. Kita akan sinergikan program Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung program IWAPI lima tahun ke depan,” katanya.
Ketua DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Utara, Sri Sularti Ningsih, mengatakan kepengurusan IWAPI merupakan organisasi yang menuntut kemandirian sekaligus kemampuan membangun jaringan.
Ia memastikan DPD IWAPI Kalimantan Utara akan memberikan dukungan terhadap kepengurusan DPC IWAPI Nunukan dalam menjalankan program organisasi.
“Untuk menjadi Ketua IWAPI itu tidak mudah. Harus pintar dan harus banyak biaya karena organisasi IWAPI ini adalah organisasi mandiri,” ujarnya.
Sri juga mendorong IWAPI Nunukan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai instansi terkait. Menurutnya, posisi Nunukan sebagai wilayah perbatasan memberikan peluang besar bagi perempuan pengusaha untuk mengambil bagian dalam penguatan ekonomi daerah.
“IWAPI harus bisa berkolaborasi dengan instansi terkait dan menjalin kemitraan dalam segala bidang agar lebih maju. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang sangat penting dalam membangun perekonomian Indonesia, khususnya Kabupaten Nunukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kabupaten Nunukan, Astry Ati, menegaskan komitmennya membawa organisasi tersebut menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk berkembang, mandiri, inovatif, dan memiliki daya saing.
Ia mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya membangun kolaborasi yang lebih kuat bersama IWAPI.
“Perempuan pengusaha Nunukan harus mampu mandiri, berdaya saing, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dengan dikukuhkannya 70 pengurus untuk masa bakti 2026–2031, IWAPI Nunukan diharapkan tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi perempuan di wilayah perbatasan.
Penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, hingga pembukaan akses pasar menjadi pekerjaan penting agar pelaku usaha perempuan Nunukan tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi mampu berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih luas. (Adv)
