NUNUKAN — Penanganan banjir Sungai Sembakung–Pansiangan mulai diarahkan pada pendekatan berbasis data. Kalimantan Utara mengusulkan kerja sama pertukaran data hidroklimatologi dengan Sabah sebagai dasar memperkuat mitigasi dan sistem peringatan dini.
Usulan tersebut mencakup data curah hujan, tinggi muka air, debit sungai, karakteristik fisik daerah aliran sungai, serta penggunaan lahan.
Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang mengatakan ketersediaan data menjadi salah satu fondasi dalam menghadapi risiko bencana di kawasan perbatasan.
“Kalau kita ingin membangun sistem peringatan dini yang baik, kita membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertukarkan. Kita harus mengetahui kondisi curah hujan, tinggi muka air, debit sungai, dan karakteristik daerah aliran sungai,” ujar Robby.
Menurutnya, data tidak boleh berhenti menjadi arsip teknis. Data harus diterjemahkan menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan.
“Data harus digunakan untuk membaca risiko. Ketika indikator menunjukkan potensi bahaya, informasi tersebut harus bisa diterjemahkan menjadi peringatan kepada masyarakat,” katanya.
Kebutuhan pertukaran data tersebut menjadi semakin penting karena kawasan Sungai Sembakung–Pansiangan berkaitan dengan wilayah Indonesia dan Malaysia. Kondisi hidrologis di satu wilayah dapat memberikan dampak terhadap wilayah lainnya.
“Karena sungainya memiliki keterkaitan, maka kita juga membutuhkan pemahaman yang sama. Indonesia dan Malaysia harus memiliki data yang dapat digunakan bersama untuk melihat kondisi kawasan secara lebih utuh,” ujar Robby.
Menurutnya, teknologi dan data dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat perbatasan. Namun, pertukaran data membutuhkan koordinasi kelembagaan yang jelas.
“Kerja sama teknis harus dibangun dengan mekanisme yang jelas. Siapa yang menyediakan data, bagaimana data dipertukarkan, bagaimana dianalisis, dan bagaimana hasilnya digunakan untuk mitigasi, semuanya perlu diatur,” katanya.
Kaltara juga mengusulkan pelaksanaan joint inspection antara Kaltara dan Sabah. Selain itu, Balai Wilayah Sungai Kalimantan V akan melaksanakan survei lapangan Sungai Sembakung sepanjang 2026 untuk mengumpulkan data penyusunan kajian mitigasi dan penanggulangan banjir.
Bagi Robby, langkah tersebut menunjukkan bahwa kerja sama perbatasan mulai bergerak dari sekadar pembahasan menuju pengumpulan data dan kerja teknis.
“Ini yang kita harapkan. Kerja sama harus turun ke lapangan. Dengan data dan survei bersama, kita bisa menyusun rekomendasi yang lebih tepat,” ujarnya.
Pada akhirnya, seluruh pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini.
“Tujuan akhirnya adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui ancaman ketika air sudah datang. Kita harus membangun sistem yang mampu memberikan waktu bagi masyarakat untuk bersiap,” pungkas Robby. (Adv)
