NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai mematangkan berbagai program dan usulan pembangunan perbatasan sebagai persiapan menghadapi Rapat Kerja Khusus Nasional yang akan difasilitasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Rapat kerja tersebut digagas oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan sebagai ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, provinsi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait dalam membahas percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan kesiapan pemerintah daerah menjadi hal penting agar forum nasional tersebut tidak sekadar menjadi pertemuan seremonial, tetapi menghasilkan program konkret yang dapat dibawa ke tingkat kementerian dan lembaga hingga outputnya berdampak langsung dengan pembangunan Kabupaten Nunukan.
“BPPD berfungsi sebagai fasilitator dalam percepatan pembangunan perbatasan, khususnya dalam mendukung 17 arah pembangunan yang menjadi prioritas Bupati Nunukan H Irwan Sabri. Karena itu, ruang strategis ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Robby.
Menurutnya, pola pendekatan pembangunan perbatasan selama ini harus mulai bergeser. Pemerintah daerah tidak dapat terus-menerus menunggu program dari pemerintah pusat dengan pola top down. Sebaliknya, daerah harus mampu membangun strategi dari bawah (bottom up) dengan menyusun kebutuhan, program, serta usulan yang benar-benar berangkat dari persoalan dan potensi daerah.
“Sekarang pendekatannya tidak bisa hanya menunggu. Untuk itu Bapak Bupati meminta kami harus aktif menyusun kebutuhan dan menawarkan program. Inilah strategi bottom up yang harus kita dorong agar pembangunan perbatasan lebih tepat sasaran,” katanya.
Sebagai bagian dari persiapan, BPPD Nunukan menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Forum tersebut juga melibatkan Kepolisian Resor (Polres) Nunukan, dalam hal ini Wakapolres Nunukan AKP I Eka Berlin yang hadir mewakili Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni.
Pelibatan lintas sektor tersebut dinilai penting karena pembangunan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, sosial, konektivitas, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Robby menjelaskan, Pemkab Nunukan melalui BPPD kini berupaya membangun komunikasi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Bahkan, komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk jajaran Dirjen, Deputi baik di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Bappenas, serta Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
Sejumlah pejabat eselon I dari kementerian/lembaga terkait juga dipastikan hadir dalam forum khusus yang akan digelar di Yogyakarta tersebut.
“Ini kesempatan yang nilainya sangat strategis bagi Nunukan. Karena itu, Bupati Nunukan meminta OPD harus keluar dari rutinitas. Jangan hanya membawa program yang biasa-biasa saja, tetapi harus berani mengusulkan program yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan perbatasan,” tegas Robby.
Ia menyampaikan pesan Bupati Nunukan agar seluruh OPD berpikir lebih terbuka dalam menyusun program. Kondisi fiskal nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah memiliki strategi baru agar pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer.
Daerah, kata Robby, harus mampu membangun jaringan dan membuka peluang mendapatkan dukungan anggaran langsung dari kementerian dan lembaga sesuai kewenangan serta kebutuhan pembangunan.
“Jangan hanya mengandalkan transfer ke daerah. Bupati meminta kita harus jeli melihat peluang dan membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga. Program yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan Nunukan sekaligus memiliki relevansi dengan program nasional,” ujarnya.
Untuk itu, seluruh OPD diminta menyiapkan program dan kebutuhan pembangunan yang akan dibawa dalam Rapat Kerja Khusus Nasional tersebut. Setiap perangkat daerah harus mampu memetakan persoalan dan menyusun usulan secara terukur, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, perekonomian, hingga sektor strategis lainnya.
Pembahasan tersebut ditargetkan dimatangkan pada Rabu, 27 Agustus 2026, sebelum dibawa ke forum nasional di Yogyakarta.
Salah satu isu yang muncul dalam rapat koordinasi adalah masa depan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan, khususnya anak yang orang tuanya bekerja di Malaysia. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena karakteristik sosial masyarakat perbatasan memiliki keterkaitan langsung dengan mobilitas tenaga kerja dan hubungan sosial lintas negara.
Masukan dari Wakapolres Nunukan AKP I Eka Berlin tersebut menjadi salah satu contoh bahwa isu pembangunan perbatasan harus dilihat secara lebih luas dan tidak terbatas pada pembangunan fisik.
Robby menegaskan, keberadaan BNPP RI menjadi salah satu instrumen strategis yang harus dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dengan mandat dan kebijakan nasional mengenai percepatan pembangunan perbatasan, sinergi dengan BNPP serta kementerian/lembaga menjadi peluang penting bagi Nunukan untuk memperkuat posisi sebagai daerah perbatasan yang memiliki nilai strategis nasional.
“Forum ini harus menjadi momentum bagi Nunukan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung dan terarah. Kita ingin usulan yang dibawa benar-benar memiliki dasar, data, dan dampak yang jelas. Harapannya, dari forum ini lahir dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Nunukan sebagai wilayah perbatasan,” pungkasnya.
