NUNUKAN — Pengembangan peternakan di Kabupaten Nunukan tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah dan produktivitas ternak. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Sabah, Malaysia, sektor peternakan juga membutuhkan sistem kesehatan hewan dan biosekuriti yang kuat.
Persoalannya bukan hanya bagaimana menghasilkan ternak yang sehat dan produktif, tetapi juga bagaimana memastikan lalu lintas hewan dan produk peternakan berlangsung secara aman serta tidak menjadi jalur penyebaran penyakit lintas batas.
Isu tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam Kertas Kerja 2 SOSEK MALINDO 2026 yang mendorong kerja sama Kalimantan Utara dan Sabah dalam peningkatan produktivitas ternak, pelayanan kesehatan hewan, penguatan biosekuriti, pertukaran informasi penyakit, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi Nunukan, agenda tersebut memiliki arti strategis. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, BPS mencatat terdapat 21.601 rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Nunukan. Besarnya basis usaha pertanian tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor peternakan dan pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan produktivitas dan kesehatan hewan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan.
“Produktivitas ternak penting, tetapi kesehatan hewan tidak boleh dipisahkan. Apalagi kita berada di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas barang dan aktivitas ekonomi lintas negara,” ujar Robby.
Posisi Nunukan sebagai daerah perbatasan membuat pengelolaan peternakan memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan negara lain.
Mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan menciptakan kebutuhan terhadap pengawasan lalu lintas hewan dan produk peternakan. Tanpa pengawasan yang baik, penyakit hewan dapat menimbulkan persoalan yang bukan hanya berdampak pada peternak, tetapi juga terhadap perdagangan dan ketahanan pangan.
Karena itu, biosekuriti menjadi bagian penting dalam pembangunan peternakan. Biosekuriti bukan sekadar pemeriksaan ketika hewan dipindahkan. Sistem tersebut mencakup pencegahan, pengawasan, pengendalian, serta tindakan cepat apabila ditemukan indikasi penyakit.
Robby menilai pendekatan tersebut harus diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah, peternak, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan lalu lintas komoditas peternakan.
“Kalau ada persoalan penyakit hewan, informasi harus cepat diterima sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan,” katanya.
Menurut Robby, pembaruan dan sinkronisasi data menjadi penting karena pemerintah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai jumlah ternak, produksi, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan usaha peternakan.
“Data harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Kita harus mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan agar program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peternak,” ujarnya.
Peternakan tidak dapat dilihat hanya sebagai kegiatan menghasilkan daging, telur, atau ternak untuk dijual. Sektor ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan, pendapatan rumah tangga, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika produksi ternak meningkat dan kesehatan hewan terjaga, masyarakat memperoleh manfaat melalui ketersediaan pangan sekaligus peluang ekonomi.
Sebaliknya, apabila penyakit menyerang ternak dalam skala luas, dampaknya dapat berantai. Peternak dapat mengalami kerugian, pasokan pangan terganggu, harga meningkat, dan aktivitas perdagangan ikut terdampak. Karena itu, menurut Robby, pembangunan peternakan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
“Kita ingin peternakan berkembang, tetapi pertumbuhannya harus sehat dan aman. Peternak mendapatkan manfaat, masyarakat mendapatkan pasokan pangan, dan lalu lintas komoditas juga dapat diawasi,” katanya.
Kedekatan geografis Nunukan dengan Sabah membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Melalui SOSEK MALINDO, pertukaran informasi mengenai penyakit hewan, pengalaman pengelolaan peternakan, teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari kerja sama kedua wilayah.
Menurut Robby, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada pertemuan dan pertukaran informasi.
“Kerja sama harus menghasilkan sesuatu yang bisa diterapkan. Kalau ada pengetahuan atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak, itu harus bisa diterapkan oleh peternak di lapangan,” ujarnya.
Dengan pertukaran informasi yang cepat, pemerintah di kedua wilayah juga dapat lebih dini melakukan langkah pencegahan apabila muncul ancaman penyakit hewan. Hal tersebut menjadi penting karena penyakit tidak mengenal batas administratif. Ketika terjadi pergerakan hewan dan produk peternakan, risiko penyebaran juga dapat meningkat apabila sistem pengawasan tidak berjalan baik.
BPS mencatat perekonomian Nunukan pada 2025 mencapai Rp42,73 triliun dan tumbuh 3,98 persen. Dari sisi produksi, sektor sekunder menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 14,32 persen.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Nunukan sedang bergerak menuju aktivitas dengan nilai tambah yang lebih besar. Dalam konteks itu, sektor peternakan juga memiliki peluang untuk dikembangkan tidak hanya sebagai kegiatan produksi, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi yang lebih luas.
Pengolahan hasil peternakan, perdagangan, distribusi, hingga usaha pangan dapat menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat. Namun, seluruh peluang tersebut membutuhkan fondasi utama, yakni ternak yang sehat dan sistem pengawasan yang kuat.
Robby mengatakan, penguatan peternakan harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
“Produktivitas harus meningkat, tetapi kesehatan hewan, biosekuriti, sumber daya manusia, dan akses pasar juga harus diperkuat. Semuanya saling berkaitan,” tegasnya.
Bagi Nunukan, kesehatan hewan pada akhirnya bukan hanya persoalan teknis peternakan. Ia menjadi bagian dari sistem perlindungan ekonomi masyarakat perbatasan. Peternakan yang produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peternakan yang sehat dapat mendukung ketahanan pangan. Sementara sistem biosekuriti yang kuat dapat menjaga keamanan lalu lintas hewan dan produk peternakan.
Karena itu, agenda kerja sama Kaltara–Sabah melalui Kertas Kerja 2 perlu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan peternak.
Robby menegaskan, kawasan perbatasan membutuhkan sistem peternakan yang mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, meningkatkan produktivitas dan menjaga keamanan kesehatan hewan.
“Perbatasan membutuhkan pengawasan yang kuat, tetapi juga membutuhkan ekonomi masyarakat yang berkembang. Peternakan harus mampu menjawab keduanya,” pungkas Robby. (Adv)
