NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai mengarahkan pembangunan sektor rumput laut ke tahap yang lebih strategis. Komoditas yang selama ini menjadi andalan masyarakat pesisir tidak lagi dipandang sebatas hasil budidaya untuk dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan sebagai fondasi pengembangan industri hilir yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam Kertas Kerja 2 SOSEK MALINDO 2026 di Kota Tarakan yang membahas kerja sama ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia. Dalam dokumen tersebut, isu sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya menyoroti potensi kawasan pesisir dan perairan, tetapi juga menempatkan komoditas unggulan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Mei 2026 telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk merumuskan strategi hilirisasi rumput laut. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), asosiasi pedagang lokal, akademisi, hingga perangkat daerah terkait guna menyusun peta jalan pengembangan industri berbasis potensi lokal.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk mengubah struktur ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada penjualan komoditas primer.
Menurutnya, Nunukan memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi rumput laut nasional. Potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pengembangan industri pengolahan sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat menjadi lebih besar.
“Kita ingin rumput laut tidak berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada upaya meningkatkan nilai tambah sehingga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Ketika komoditas ini diolah menjadi produk bernilai tinggi, dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan pembudidaya, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri baru di daerah,” ujar Robby.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar rumput laut dari Nunukan masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh daerah atau negara yang melakukan proses pengolahan lanjutan. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar rantai nilai industri dapat berkembang di Kabupaten Nunukan.
Namun demikian, Robby menegaskan bahwa hilirisasi tidak dapat dimaknai hanya dengan membangun fasilitas pengolahan. Menurutnya, keberhasilan industri hilir sangat bergantung pada terbentuknya ekosistem yang saling mendukung dari hulu hingga hilir.
“Hilirisasi membutuhkan ekosistem yang kuat. Tidak cukup hanya membangun pabrik atau tempat pengolahan. Kita harus memastikan produksi berjalan berkelanjutan, kualitas bahan baku memenuhi standar, teknologi tersedia, akses pembiayaan terbuka, pemasaran berkembang, dan pelaku usahanya memiliki kapasitas yang memadai,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar industri yang dibangun tidak hanya mampu beroperasi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Lebih jauh, Robby menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi rumput laut memiliki keterkaitan langsung dengan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam membangun kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, industri berbasis sumber daya lokal akan memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Selain meningkatkan nilai tambah produk, hilirisasi juga diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Kehadiran industri pengolahan diperkirakan akan membuka peluang usaha baru di sektor logistik, perdagangan, jasa, pengemasan, hingga pemasaran, sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
“Kalau hilirisasi berjalan dengan baik, manfaatnya akan dirasakan secara luas. Tidak hanya oleh pembudidaya rumput laut, tetapi juga UMKM, BUMDes, pelaku industri, hingga masyarakat pesisir yang menjadi bagian dari rantai ekonomi tersebut. Inilah yang ingin kita bangun, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Robby.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi industri rumput laut di Kabupaten Nunukan. Karena itu, hasil FGD bersama UGM diharapkan menjadi pijakan awal dalam menyusun kebijakan dan program konkret yang mampu mempercepat pengembangan industri hilir berbasis potensi lokal.
Dengan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Nunukan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat industri rumput laut di Kalimantan Utara. Apabila strategi hilirisasi dapat diwujudkan secara konsisten, komoditas yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya saing Nunukan di pasar regional maupun internasional. (Adv)
