NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan survei akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD Labkesda). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan layanan pemeriksaan laboratorium di wilayah perbatasan memiliki standar mutu dan kompetensi yang dapat dipercaya masyarakat.
Penilaian survei akreditasi UPTD Labkesda Nunukan dilaksanakan selama dua hari, 28–29 September 2026, oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer dan Laboratorium (LAPRIDA) Bakti Husada.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, yang mewakili Bupati Nunukan, Senin (28/9/2026).
Sebelum pembukaan, Muhammad Amin menyambut kedatangan dua surveyor LAPRIDA, Didi Irwadi dan Agus Joko Praptomo. Penyambutan turut diisi penampilan tari dari Sanggar Tari Nunukan Etnika serta yel-yel akreditasi yang dibawakan jajaran UPTD Labkesda.
Dalam sambutan tertulis Bupati Nunukan yang dibacakan Muhammad Amin, ditegaskan bahwa posisi Nunukan sebagai daerah perbatasan darat dan laut yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat kualitas pelayanan publik menjadi perhatian penting.
Salah satunya pelayanan kesehatan. Keberadaan laboratorium daerah tidak hanya dituntut mampu menyediakan layanan pemeriksaan, tetapi juga harus mampu memberikan hasil yang akurat, cepat, dan memenuhi standar yang berlaku.
“Masyarakat harus percaya bahwa hasil pemeriksaan laboratorium di Nunukan itu akurat, cepat, dan berstandar nasional. Akreditasi ini sangat penting, bukan hanya untuk mengejar sertifikat di dinding, tetapi untuk menjamin mutu pelayanan dari pengambilan sampel hingga hasil keluar agar sesuai standar Permenkes,” tegas Bupati.
Muhammad Amin meminta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) serta UPTD Labkesda menjadikan proses akreditasi tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia, pembaruan peralatan laboratorium, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar operasional yang ditetapkan.
Pemkab Nunukan juga menargetkan UPTD Labkesda dapat memperoleh predikat Akreditasi Paripurna melalui pemenuhan berbagai standar yang dipersyaratkan.
Usai pembukaan, tim bersama jajaran Pemkab Nunukan meninjau langsung fasilitas UPTD Labkesda yang kini menempati gedung baru. Sebelumnya, pelayanan laboratorium tersebut berada di kawasan belakang Kantor BNN Kabupaten Nunukan.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas, sarana, dan prasarana laboratorium dalam memenuhi standar pelayanan yang menjadi bagian dari proses akreditasi.
Muhammad Amin mengatakan, keberadaan gedung dan fasilitas baru diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelayanan laboratorium bagi masyarakat Nunukan.
“Sebagai daerah perbatasan, laboratorium kita harus diuji standar kompetensinya. Segala hal yang dikonsumsi masyarakat maupun lingkungan harus memenuhi standar kesehatan. Kehadiran Labkesda dengan fasilitas baru ini diharapkan memberikan pelayanan yang setara dengan daerah-daerah lain,” ujarnya.
UPTD Labkesda Nunukan tidak hanya melayani pemeriksaan kesehatan klinis. Laboratorium tersebut juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan lingkungan, antara lain pengujian kualitas air dan makanan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Untuk pemeriksaan klinis, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah layanan, seperti pemeriksaan darah, asam urat, hingga pemeriksaan terkait kesehatan paru-paru. Kehadiran layanan tersebut menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat selain memperoleh pemeriksaan di rumah sakit maupun puskesmas.
Adapun tarif pelayanan laboratorium telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah.
Pemkab Nunukan memastikan dukungan terhadap UPTD Labkesda akan terus diberikan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas pelayanan.
Akreditasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan laboratorium yang konsisten, aman, akurat, dan mampu memberikan kepastian mutu bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (Adv)
