NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan memperkuat perencanaan dan strategi pembangunan yang terarah serta terukur. Hal tersebut menjadi perhatian serius Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang mengatakan pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai komponen, baik dari sisi birokrasi, politik, maupun sektor bisnis.
Menurutnya, kondisi eksisting wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait keterbatasan akses infrastruktur dan transportasi yang berdampak pada pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Bupati Nunukan tetap konsisten mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Dari berbagai kunjungan ke daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah akses infrastruktur jalan dan transportasi,” ujar Robby, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan akses tersebut menyebabkan sejumlah wilayah masih mengalami keterisolasian sehingga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh layanan dasar maupun distribusi kebutuhan pokok.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap program penerbangan perintis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut dinilai menjadi salah satu solusi dalam membuka konektivitas transportasi udara menuju wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Nunukan.
Robby menambahkan, dalam penyusunan program penerbangan perintis diperlukan skema dan strategi yang saling melengkapi, termasuk dukungan subsidi penumpang, barang, maupun kargo, serta pengembangan jaringan transportasi tambahan menuju daerah yang belum terjangkau.
“Tidak hanya soal pemenuhan program atau kegiatan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hubungan kekerabatan masyarakat perbatasan. Semua itu menjadi bagian penting dalam perencanaan konektivitas transportasi,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Kecamatan Lumbis Hulu. Secara teknis, wilayah tersebut telah memiliki fasilitas kebandaraan yang memungkinkan didarati pesawat berbadan kecil, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai jalur transportasi udara bersubsidi.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan barang melalui skema subsidi kargo. Selama ini, distribusi barang ke wilayah perbatasan masih banyak bergantung pada jalur kargo dari Tarakan. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar distribusi logistik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Nunukan.
“Pemberdayaan ekonomi lokal dalam distribusi barang perlu menjadi perhatian. Dengan begitu, rantai ekonomi di daerah juga bergerak dan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Nunukan,” katanya.
Dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi udara, Robby juga melakukan pertemuan dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandar Udara Juwata Tarakan, Choirul Ichsan di Tarakan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait penguatan konektivitas penerbangan menuju wilayah perbatasan, termasuk dukungan teknis terhadap pengembangan penerbangan perintis serta optimalisasi fungsi bandara sebagai simpul transportasi udara di Kalimantan Utara.
Menurut Robby, koordinasi dengan pihak UPBU Juwata Tarakan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur penerbangan yang mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik ke wilayah perbatasan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola bandara sangat penting untuk memastikan konektivitas udara dapat berjalan optimal, terutama dalam mendukung program penerbangan perintis ke daerah terpencil di wilayah Nunukan,” pungkasnya. (Adv)
