NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong penguatan profesionalisme, integritas, dan soliditas insan pers sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) II Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Lenfin Nunukan, Rabu (4/11/2026).
Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sirajuddin, secara resmi membuka kegiatan yang menjadi forum tertinggi organisasi PWI di tingkat kabupaten tersebut.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Sirajuddin menyampaikan bahwa Konferkab tidak semestinya hanya dimaknai sebagai agenda pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh anggota untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan program kerja, serta menentukan langkah strategis PWI Nunukan ke depan.
Bupati berharap proses pemilihan kepengurusan berlangsung secara demokratis dan tetap mengedepankan persaudaraan. Perbedaan pilihan maupun gagasan selama konferensi, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan munculnya perpecahan di tubuh organisasi.
“Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi ketua, saya harapkan dapat merangkul seluruh anggota dan membawa organisasi ini semakin solid dan profesional. Silakan berkompetisi serta menyampaikan ide dan gagasan, namun setelah itu semuanya harus kembali bersatu dan saling membantu. Jangan sampai setelah Konferkab ini selesai justru muncul kubu-kubuan yang merugikan semua pihak,” pesannya.
Selain menyoroti konsolidasi organisasi, Bupati juga mengingatkan pentingnya keberadaan pers dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Wartawan tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan, pengawasan sosial, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik.
Tantangan tersebut semakin besar seiring perkembangan teknologi informasi dan media digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Karena itu, kecepatan publikasi harus tetap diimbangi dengan akurasi, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Bupati menilai organisasi PWI memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Organisasi profesi tersebut diharapkan menjadi ruang pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus penguatan integritas dan kebersamaan antarwartawan.
“Sebagai salah satu organisasi yang menaungi para wartawan dan insan pers, PWI harus mampu menjadi wadah pembinaan, peningkatan kompetensi, sekaligus memperkuat kebersamaan di antara para wartawan. Saya berharap seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Nunukan merupakan wartawan yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan keterbukaannya untuk terus membangun kemitraan dengan insan pers. Hubungan pemerintah dan media dinilai penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah.
Meski demikian, kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan independensi media. Bupati justru mendorong wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan kritis, termasuk mengungkap berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah dan pers memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda, tetapi sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat.
Melalui Konferkab II ini, PWI Kabupaten Nunukan diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang relevan dengan tantangan dunia jurnalistik, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pemberitaan.
Penguatan organisasi profesi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, independen, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kontribusi media dalam mengawal pembangunan Kabupaten Nunukan. (Adv)
