NUNUKAN – Komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang dan PLBN Seimanggaris mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Bupati Nunukan H Irwan Sabri menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebatas pembangunan infrastruktur fisik. Menurutnya, momentum yang sedang dibangun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama kementerian dan lembaga terkait harus menjadi titik awal transformasi ekonomi kawasan perbatasan secara menyeluruh.
“Komitmen pemerintah pusat yang turun langsung menindaklanjuti pembangunan PLBN Long Midang dan PLBN Seimanggaris merupakan sinyal kuat bahwa kawasan perbatasan kini menjadi perhatian nasional. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk membangun kawasan perbatasan secara lebih komprehensif,” ujar Irwan Sabri.
Irwan menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Nunukan selama masa kepemimpinannya bertumpu pada **17 program unggulan**, dengan salah satu prioritas utama berupa penguatan **kemandirian ekonomi berbasis wilayah dan klaster**.
Konsep tersebut disusun berdasarkan karakteristik masing-masing kawasan yang memiliki potensi ekonomi berbeda. Menurutnya, Krayan, Lumbis Raya, Sebatik, maupun wilayah Nunukan memiliki keunggulan komparatif yang tidak dapat diseragamkan dalam satu model pembangunan.
“Setiap wilayah memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Krayan memiliki potensi tersendiri, demikian pula Lumbis Raya, Sebatik, dan Nunukan. Karena itu pembangunan harus berbasis potensi dan keunggulan masing-masing wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pendekatan berbasis klaster tersebut, lanjut Irwan, tidak hanya menyasar pembangunan ekonomi, tetapi juga penguatan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, pelayanan publik, hingga pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.
Irwan menilai, arah pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Nunukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang kini menempatkan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Keselarasan tersebut, menurutnya, terlihat dari langkah BNPP RI yang mulai mempercepat proses pembangunan PLBN Long Midang dan PLBN Seimanggaris sebagai pintu gerbang baru di wilayah utara Indonesia.
“Kami melihat konsep pembangunan daerah yang kami susun ternyata mendapat respons yang sangat baik dari pemerintah pusat. Ini ditandai dengan hadirnya BNPP RI dan kementerian terkait yang mulai mempercepat tindak lanjut pembangunan PLBN di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Bagi Irwan, pembangunan PLBN tidak boleh berhenti pada penyediaan fasilitas pemeriksaan lintas batas maupun pembangunan jalan semata.
Lebih dari itu, kawasan perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perdagangan, investasi, hingga industri harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan yang saling terintegrasi.
“Pembangunan ini bukan hanya meninggalkan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, atau kesehatan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pembangunan tersebut mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi berbagai program tersebut, Irwan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perbatasan yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan selama ini masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme yang mampu menyatukan seluruh kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap konsep besar pembangunan kawasan perbatasan nantinya dapat dirumuskan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) sehingga menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Sebelum masa jabatan saya berakhir, kami ingin konsep besar pembangunan kawasan perbatasan ini diterjemahkan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Selanjutnya kami berharap seluruh konsep tersebut dapat dirumuskan dalam Instruksi Presiden sehingga menjadi arah pembangunan nasional yang terpadu. Menurut kami, percepatan pembangunan kawasan perbatasan juga membutuhkan Satgas Perbatasan agar koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan lebih efektif,” jelas Irwan.
Irwan juga mengusulkan agar pemerintah pusat mulai menyusun pengembangan kawasan perbatasan berdasarkan fungsi ekonomi yang lebih spesifik. Misalnya, penetapan kawasan berikat, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan perdagangan, hingga kawasan ekonomi terpadu yang saling terhubung dalam satu sistem logistik nasional.
Dengan model tersebut, setiap kawasan memiliki peran yang jelas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing wilayah perbatasan Indonesia.
“Salah satu contoh yang kami dorong adalah pengklasteran kawasan. Mana yang menjadi kawasan berikat, kawasan perkebunan, kawasan ekonomi, maupun pusat perdagangan. Jika seluruhnya terhubung dalam satu sistem, maka akan terbentuk simpul ekonomi baru yang mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” ujarnya.
Irwan optimistis konsep pembangunan berbasis klaster yang dikolaborasikan dengan pembangunan PLBN dan penguatan konektivitas kawasan akan menjadikan Nunukan sebagai model pembangunan perbatasan nasional.
Ia berharap sinergi yang saat ini mulai terbangun antara pemerintah daerah, BNPP RI, dan berbagai kementerian dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
“Kami berharap perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan terus berlanjut. Jika seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu arah, saya yakin Nunukan tidak hanya akan menjadi beranda depan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi proyek percontohan pembangunan kawasan perbatasan bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Adv)
