NUNUKAN – Persoalan perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya menyangkut pertahanan dan keamanan. Infrastruktur, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, persoalan pekerja migran Indonesia (PMI), hingga kepastian hak atas lahan menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati membawa enam usulan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan penguatan kawasan perbatasan sekaligus kepentingan masyarakat Nunukan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100 di kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu.
Pemkab Nunukan meminta dukungan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan tersebut. Selain mendukung aktivitas masyarakat, pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk memperkuat pengamanan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Persoalan batas negara juga masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian pemerintah pusat.
Bupati mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad. Selain itu, Pemkab Nunukan meminta penyelesaian ganti untung bagi masyarakat terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, dengan luas sekitar 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia.
Di kawasan Sebatik, Bupati turut mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik–Tawau, Malaysia.
Pembukaan akses resmi tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi lintas batas. Di sisi lain, keberadaan jalur resmi juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang.
Persoalan pekerja migran Indonesia turut menjadi bagian dari usulan yang disampaikan kepada Menteri Pertahanan.
Pemkab Nunukan meminta penguatan pengawasan terhadap jalur-jalur perlintasan tidak resmi yang selama ini berpotensi dimanfaatkan untuk keberangkatan PMI secara ilegal. Pengawasan juga diharapkan mencakup penanganan PMI deportasi, pelanggaran izin tinggal atau overstay, serta pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Tidak kalah penting, persoalan konektivitas menuju wilayah pedalaman Krayan turut menjadi perhatian Bupati.
Irwan Sabri meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu di Kabupaten Malinau dengan Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Jalur tersebut dinilai strategis karena dapat membuka akses transportasi dan memperlancar distribusi barang menuju kawasan perbatasan. Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan membuka akses pasar bagi komoditas unggulan Krayan, seperti beras Adan dan garam gunung.
Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan mencakup pembangunan infrastruktur pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang serta peningkatan sarana penerbangan di Krayan.
Usulan terakhir berkaitan dengan rencana penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan dengan luasan sekitar 277.859 hektare.
Pemkab Nunukan menekankan agar penataan kawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
Bupati berharap rencana pengembangan kawasan pertahanan tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Enam usulan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Nunukan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pertahanan. Penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, kepastian batas negara, perlindungan masyarakat, pengelolaan mobilitas lintas negara, serta pembukaan akses ekonomi.
Irwan Sabri berharap dukungan Kementerian Pertahanan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan.
Menurutnya, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata, baik melalui kekuatan pertahanan maupun pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga menjadikan kawasan perbatasan sebagai ruang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
