NUNUKAN — Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni terus membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Nunukan. Salah satunya melalui silaturahmi bersama Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT) DPC Kabupaten Nunukan.
Silaturahmi tersebut dinilai penting, khususnya bagi AKBP Ruslaeni yang baru menjabat sebagai Kapolres Nunukan. Komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat adat menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ruslaeni mengatakan, membangun hubungan baik dengan seluruh golongan masyarakat merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai pejabat baru di wilayah hukum Polres Nunukan.
“Sebagai pejabat baru, tentu hal yang wajib dilakukan adalah menjalin silaturahmi dengan segala golongan. Dengan sinergitas yang terbangun, apa yang kita harapkan dalam menciptakan kamtibmas dapat terwujud,” ujar Ruslaeni.
Selain membahas penguatan sinergitas, pertemuan tersebut juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah menjadi perhatian di Pulau Kalimantan.
Ruslaeni mengingatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar tidak melakukan pembakaran ketika membuka lahan. Imbauan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang relatif kering dan panas sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran meluas.
Menurutnya, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan sebagian masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dalam proses pengelolaan lahan. Namun, kondisi kekeringan saat ini membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.
“Kami juga telah mengimbau kepada masyarakat adat. Seperti yang kita ketahui, setiap kali akan membuka lahan, biasanya dilakukan pembakaran. Namun, dengan kondisi kekeringan yang melanda, untuk sementara jangan melakukan hal tersebut. Bisa menggunakan metode lain tanpa pembakaran,” katanya.
Imbauan tersebut mendapat respons positif dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan yang juga Ketua LPADKT DPC Nunukan, Ryan Antoni.
Ryan menyambut baik langkah Kapolres Nunukan membangun komunikasi secara langsung dengan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menjadi sarana menyampaikan aspirasi dan memperoleh arahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
“Kami sebagai organisasi kemasyarakatan tentu sangat merasa bahagia bisa berdialog dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Kapolres Nunukan. Masukan dan arahan yang disampaikan tentu menjadi bekal bagi kami dalam setiap tindakan,” ujar Ryan.
Terkait persoalan karhutla, Ryan memastikan LPADKT menerima dan meneruskan imbauan Kapolres kepada masyarakat adat.
Ia mengatakan, masyarakat adat telah diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi kemarau dan cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan.
“Kami menerima dengan baik imbauan tersebut dan telah meneruskannya secara langsung kepada masyarakat adat agar tidak melakukan pembakaran di tengah kondisi kemarau dan panas seperti saat ini,” katanya.
Selain melalui organisasi masyarakat adat, Ryan mengatakan DPRD Kabupaten Nunukan juga akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap aktivitas korporasi, terutama perusahaan yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran.
Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga harus melibatkan seluruh pihak, termasuk perusahaan yang melakukan aktivitas pembukaan lahan.
“Kami di DPRD Nunukan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap korporasi yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran agar tidak melakukan hal demikian,” tegasnya.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan pelaku usaha dinilai menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya karhutla sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Nunukan.
