NUNUKAN – Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Krayan kembali mencuat. Sejumlah warga menanami pohon pisang di titik-titik jalan yang rusak berat di ruas penghubung Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan hingga Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang hingga kini belum juga membaik, bahkan dalam kondisi tertentu tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, terutama saat hujan mengguyur kawasan tersebut.
Ketua LSM Tana Tepun, Martinus Baru, menegaskan bahwa aksi menanam pohon pisang di badan jalan bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu perbaikan jalan yang layak, namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Kalau datang hujan, jalan ini berubah menjadi kubangan lumpur. Kendaraan tidak bisa melintas. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata Martinus saat dihubungi EditorialKata.com, Jumat (13/3/2026).
Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya menyebut pembangunan jalan di wilayah tersebut telah rampung 100 persen. Pernyataan itu, menurutnya, tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
“Kalau benar sudah 100 persen selesai, kenapa kondisi jalannya masih seperti ini? Masyarakat yang setiap hari melintas tentu tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” ujarnya dengan nada kritis.
Martinus menjelaskan, persoalan utama terletak pada definisi pembangunan jalan yang selama ini digunakan pemerintah. Ia menilai apa yang disebut sebagai pembangunan tersebut sejatinya hanya sebatas membuka badan jalan tanah tanpa peningkatan kualitas konstruksi.
“Harusnya judulnya bukan lagi pembangunan. Kalau pembangunan itu berarti masih sebatas membuka jalan tanah. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah peningkatan jalan,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan jalan semestinya diikuti dengan pengerasan atau peningkatan struktur agar dapat dilalui kendaraan secara aman sepanjang tahun.
“Kalau peningkatan, pasti ada pengerasan. Tapi yang terjadi sekarang hanya tanah diambil lalu dipadatkan begitu saja. Akibatnya ketika hujan turun, jalan langsung berubah menjadi lumpur,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Martinus, membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama mobilitas warga yang bergantung pada akses jalan untuk kegiatan ekonomi, distribusi barang, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menilai pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan Krayan yang selama ini masih tertinggal.
“Krayan ini wilayah perbatasan negara. Seharusnya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, bukan justru dibiarkan seperti ini,” katanya.
Martinus menambahkan, aksi menanam pohon pisang di tengah jalan merupakan simbol kekecewaan masyarakat sekaligus bentuk sindiran terhadap pemerintah agar segera memperhatikan kondisi jalan tersebut.
“Karena sudah kesal dan kecewa, masyarakat akhirnya menanam pohon pisang di jalan. Ini bentuk protes agar pemerintah membuka mata terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” pungkasnya.
