NUNUKAN – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, memimpin langsung kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sei Menggaris sebagai bagian dari tahapan penyaluran Program Rumah Layak Huni (RLH) yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan meninjau secara langsung kondisi rumah warga yang telah diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Bersama tim verifikasi, Robby mendatangi satu per satu rumah warga untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh pemerintah desa dan kecamatan.
Langkah tersebut ditempuh guna menjamin bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni. Selain mencocokkan data administrasi, tim juga melakukan penilaian terhadap kondisi fisik bangunan, mulai dari struktur atap, dinding, lantai hingga kelayakan rumah sebagai tempat tinggal.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan verifikasi lapangan merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan karena menjadi dasar utama dalam menetapkan penerima manfaat program dari BNPP RI.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap calon penerima bantuan memang benar-benar layak menerima. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah secara nyata, bukan hanya mengandalkan laporan administrasi dari pemerintah setempat,” kata Robby.
Menurutnya, proses verifikasi yang dilakukan secara langsung merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program pemerintah pusat. Dengan melihat kondisi riil di lapangan, pemerintah dapat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program ini. Kami tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat, atau sebaliknya ada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu, seluruh data harus diverifikasi secara objektif berdasarkan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, tim masih menemukan sejumlah rumah dengan kondisi memprihatinkan. Beberapa bangunan mengalami kerusakan pada bagian atap, dinding, dan lantai, bahkan sebagian di antaranya dinilai tidak lagi memenuhi standar keselamatan maupun kesehatan sebagai tempat tinggal.
Robby menegaskan bahwa Program Rumah Layak Huni yang difasilitasi BNPP RI merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di kawasan perbatasan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Program ini harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga perbatasan agar mereka memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kecamatan Sei Menggaris merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan hunian yang layak, sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kawasan perbatasan.
Melalui verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh, BPPD Kabupaten Nunukan berharap data calon penerima bantuan semakin akurat sehingga proses penyaluran Program Rumah Layak Huni dari BNPP RI dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
