NUNUKAN – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada 2026. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan berkurangnya jumlah warga miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan jumlah penduduk miskin bertambah 180 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 34/10/Th. IV yang dirilis pada 16 Oktober 2026, tingkat kemiskinan Kabupaten Nunukan pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,23 persen. Angka tersebut turun 0,04 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,27 persen.
Jika ditarik lebih jauh, persentase kemiskinan Nunukan juga mengalami penurunan sebesar 0,50 poin persentase dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 5,73 persen.
Meski demikian, dari sisi jumlah penduduk, terdapat perkembangan yang perlu menjadi perhatian. BPS mencatat sebanyak 11,99 ribu orang masuk dalam kategori penduduk miskin pada Maret 2026. Jumlah ini meningkat dari 11,81 ribu orang pada Maret 2025.
Artinya, meskipun persentase kemiskinan menurun, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan justru bertambah. Sementara itu, dibandingkan kondisi Maret 2024, jumlah penduduk miskin masih mengalami penurunan sebanyak 620 orang.
BPS juga mencatat kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Nunukan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp663.011 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp621.290 dan Maret 2024 sebesar Rp597.431 per kapita per bulan.
Dalam metodologi penghitungan BPS, garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah batas tersebut.
Di sisi lain, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat turun cukup tajam, dari 1,26 pada 2025 menjadi 0,39 pada 2026. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Hal serupa terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang turun dari 0,55 menjadi 0,08. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang.
Jika melihat perkembangan selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan Nunukan memang bergerak fluktuatif. Pada 2016, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,25 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2026 yang berada pada angka 5,23 persen.
Sejumlah kebijakan turut dinilai berpotensi menjaga daya beli masyarakat, di antaranya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan jembatan udara. Program-program tersebut terutama dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Data terbaru ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan. Penurunan persentase kemiskinan perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menekan jumlah penduduk miskin secara nyata.
Pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses terhadap pelayanan dasar menjadi pekerjaan yang masih harus diperkuat. Terlebih, karakteristik geografis Nunukan yang terdiri atas wilayah perkotaan, kepulauan, perbatasan, dan pedalaman membutuhkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak bisa disamaratakan.
Dengan demikian, keberhasilan penurunan angka kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari persentase. Berkurangnya jumlah warga miskin dan meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana pembangunan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Nunukan.
