NUNUKAN – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai “halaman belakang” Indonesia, melainkan beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat, dan daya saing bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan Robby dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan penguatan transformasi Nunukan menuju New Economic HUB di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri ratusan peserta dari unsur pemerintah desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Nunukan.
Menurut Robby, Rakorda bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan ruang konsolidasi masa depan dalam memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, tetapi sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan dan daya saing bangsa,” ujar Robby.
Ia menilai Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan Nunukan sebagai pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
Dalam konteks geopolitik baru Kalimantan, khususnya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Robby menegaskan kawasan perbatasan seperti Nunukan tidak boleh lagi berada di pinggiran pembangunan nasional.
Meski demikian, Robby mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan. Mulai dari infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya terkoneksi, tingginya biaya logistik, hingga keterbatasan pelayanan pendidikan, kesehatan, listrik, telekomunikasi, dan akses jalan di sejumlah wilayah.
“Sebagian wilayah kita masih menghadapi keterbatasan konektivitas antarwilayah. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.
Di sisi lain, Nunukan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan. Potensi tersebut meliputi perdagangan internasional, sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, pangan, energi, hingga sumber daya alam lainnya.
Selain itu, masyarakat perbatasan disebut memiliki karakter tangguh dan adaptif yang menjadi modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Karena itu, Robby menekankan percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu, lintas sektor, dan lintas kewenangan.
“Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam Rakorda tersebut, BPPD Nunukan mendorong tiga fokus utama pembangunan kawasan perbatasan. Pertama, sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih maupun kekosongan program.
Kedua, penetapan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti konektivitas jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.
Ketiga, membangun model pembangunan kawasan perbatasan yang tidak hanya berorientasi proyek fisik, tetapi mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
Robby juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penguatan nasionalisme masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
“Jangan sampai masyarakat perbatasan merasa lebih dekat secara ekonomi ke negara tetangga dibandingkan ke negaranya sendiri,” ujarnya.
Ia berharap harga kebutuhan pokok, akses pelayanan dasar, dan peluang ekonomi di kawasan perbatasan dapat semakin membaik agar generasi muda memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik.
Pada kesempatan itu, Robby turut menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang dipimpin Mudrajad Kuncoro atas kontribusi pemikiran dan kajian strategis dalam merumuskan arah transformasi pembangunan Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, hasil riset dan rekomendasi yang diberikan menjadi fondasi akademik penting dalam mendorong Nunukan sebagai pusat ekonomi baru sekaligus sabuk pengaman perbatasan Indonesia di wilayah utara Kalimantan.
“Kami percaya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan geopolitik maupun ekonomi kawasan perbatasan,” katanya.
Melalui Rakorda tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan mempercepat langkah nyata demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing. (Adv)
