NUNUKAN – Persoalan pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlindungan warga negara Indonesia di Malaysia, hingga penguatan ekonomi kawasan perbatasan menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan antara Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pertemuan tersebut berlangsung saat Konsul RI Tawau melakukan kunjungan silaturahmi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, di ruang kerja Sekda, Rabu (7/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Konsul RI Tawau menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama, terutama terkait akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia yang akan melanjutkan sekolah ke Indonesia.
Persoalan daya tampung menjadi salah satu tantangan yang perlu segera dicarikan solusi. Fasilitas pendidikan berbasis beasiswa yang tersedia saat ini baru mampu menampung sekitar 500 hingga 600 siswa. Sementara itu, terdapat sekitar 900 anak PMI yang masih membutuhkan fasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah di wilayah Nunukan.
Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan kapasitas lembaga pendidikan di daerah, termasuk melalui kerja sama dengan sejumlah sekolah yang dinilai berpotensi menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak PMI.
Beberapa lembaga pendidikan yang menjadi perhatian di antaranya SMK Negeri 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, serta Pesantren Hidayatullah.
Konsul RI Tawau menilai, upaya memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI tidak hanya menyangkut pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Nunukan.
Kehadiran para pelajar yang melanjutkan pendidikan di tanah air turut menciptakan aktivitas ekonomi baru, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan harian lainnya.
Selain pendidikan, pembahasan juga mengarah pada besarnya potensi ekonomi kawasan perbatasan Nunukan–Sabah. Tingginya kebutuhan tenaga kerja asing di Sabah, yang sebagian diisi oleh PMI, menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan ekonomi kedua wilayah.
Dalam konteks tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya regulasi khusus atau skema kawasan ekonomi perbatasan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, termasuk memberikan ruang bagi perdagangan yang legal dan teratur.
Penguatan regulasi dinilai penting untuk mengurangi praktik penyelundupan sekaligus mendorong aktivitas perdagangan yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Dengan posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memiliki peluang strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu pintu pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kalimantan.
Persoalan transportasi laut juga tidak luput dari pembahasan. KRI Tawau menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas aspirasi pengusaha feri yang melayani rute Nunukan–Tawau.
Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi penyesuaian tarif tiket, biaya penimbangan barang bawaan penumpang, serta kualitas pelayanan di Pelabuhan Tawau. Aspirasi tersebut diharapkan dapat memperoleh perhatian agar layanan transportasi lintas negara semakin efisien, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi pengguna jasa maupun pelaku usaha.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan menyambut baik komunikasi dan inisiatif kerja sama yang disampaikan KRI Tawau.
Mewakili Bupati Nunukan, Raden Iwan menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk terus memperkuat sinergi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan masyarakat perbatasan dapat ditangani secara terpadu, mulai dari pelayanan publik, perlindungan PMI, akses pendidikan, hingga pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk mengawal berbagai aspirasi dan persoalan yang telah disampaikan.
Bagi Nunukan, penguatan hubungan dengan KRI Tawau memiliki arti strategis. Sebab, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarpemerintah, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, perlindungan warga negara, kelancaran mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. (Adv)
