NUNUKAN — Bencana banjir di kawasan Sungai Sembakung–Pansiangan menjadi salah satu isu yang membutuhkan kerja sama lebih erat antara Indonesia dan Malaysia. Persoalan tersebut dibahas dalam Kertas Kerja 3 SOSEK MALINDO karena berkaitan dengan kondisi kawasan yang memiliki keterhubungan geografis dan lingkungan lintas batas.
Kalimantan Utara menyampaikan bahwa persoalan banjir Sungai Sembakung–Pansiangan perlu dibahas oleh pihak yang memiliki keahlian dan kepakaran. Pihak Sabah juga telah menerima Terms of Reference (TOR) dari Kaltara sebagai bahan awal kajian. Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang mengatakan persoalan banjir harus dipandang sebagai persoalan bersama.
“Banjir tidak mengenal garis batas negara. Ketika persoalan terjadi pada satu bagian wilayah sungai, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di wilayah lainnya. Karena itu, penyelesaiannya juga membutuhkan kerja sama lintas batas,” ujar Robby.
Pemerintah Negeri Sabah sedang mempersiapkan perincian ruang lingkup pekerjaan dan mengajukan anggaran kepada Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Kedua pihak sepakat membentuk Jawatankuasa Teknikal Bersama atau Joint Technical Committee setelah kajian selesai dilaksanakan. Menurut Robby, kajian menjadi penting karena penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
“Kita tidak ingin penanganan banjir hanya bersifat reaktif. Yang kita butuhkan adalah pemahaman mengenai penyebab, pola, dan risiko sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal,” katanya.
Kerja sama tersebut juga telah dibahas dalam Persidangan ke-19 SEKBER KK/JKK SOSEK MALINDO pada 10 Juni 2026. Kedua pihak menyepakati pentingnya pelaksanaan kajian untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan terkait. Robby mengatakan masyarakat menjadi alasan utama mengapa kerja sama tersebut harus segera diwujudkan.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Setiap kajian, pertukaran data, dan kerja sama teknis harus bermuara pada bagaimana risiko bencana dapat dikurangi,” ujarnya.
Menurutnya, Sungai Sembakung harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan semata-mata sebagai sungai yang terpisah oleh batas administrasi.
“Kalau kita hanya melihat dari sisi wilayah masing-masing, kita tidak akan memperoleh gambaran yang utuh. Karena itu, kerja sama Indonesia dan Malaysia sangat penting,” kata Robby.
Persoalan banjir juga menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak selalu identik dengan keamanan. Lingkungan dan kebencanaan menjadi bagian penting dari tata kelola kawasan perbatasan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Perbatasan yang aman juga berarti masyarakatnya aman dari ancaman bencana. Karena itu, kerja sama penanggulangan banjir harus menjadi bagian dari penguatan pengelolaan perbatasan,” tegas Robby. (Adv)
