NUNUKAN – Ketua Tim Vokasi Universitas Gadjah Mada, Prof Mudrajad Kuncoro, menilai Kabupaten Nunukan harus segera melakukan transformasi ekonomi agar tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Hal tersebut disampaikan Mudrajad dalam pemaparan Cetak Biru Nunukan Prosperity Blueprint yang disusun tim Sekolah Vokasi UGM sebagai bagian dari penyusunan masterplan ekonomi Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, struktur ekonomi Nunukan saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan perdagangan komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit dan rumput laut. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Nunukan memiliki PDRB per kapita yang tinggi, bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Namun, tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Mudrajad pada Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Dalam kajian tersebut, disebutkan PDRB per kapita Kabupaten Nunukan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp165,4 juta atau hampir dua kali lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur ekonomi daerah hingga mencapai 48,03 persen pada 2025.
Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat mengalami penurunan kontribusi dari 22,91 persen pada 2020 menjadi 21,09 persen pada 2025. Industri pengolahan juga belum berkembang signifikan dan hanya berada di kisaran 6 hingga 7 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Mudrajad menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Nunukan masih berada dalam pola ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam mentah atau export-led economy, di mana nilai tambah terbesar justru dinikmati pihak luar daerah.
Dalam pemaparannya, ia menyinggung istilah growth without development atau pertumbuhan tanpa pembangunan, yakni kondisi ketika angka ekonomi tumbuh tinggi tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
“Kalau daerah hanya mengekspor bahan mentah, maka keuntungan terbesar akan dinikmati industri di luar daerah. Nunukan harus mulai membangun industri pengolahan agar nilai tambah ekonomi tinggal di daerah,” katanya.
Menurut Mudrajad, Nunukan sebenarnya memiliki modal besar untuk melakukan transformasi ekonomi. Selain menjadi wilayah perbatasan strategis, Nunukan juga memiliki sejumlah komoditas unggulan dengan potensi hilirisasi tinggi seperti rumput laut, kelapa sawit, kakao dan batu bara.
Ia menyebut, komoditas rumput laut menjadi salah satu kekuatan utama Nunukan karena kontribusinya terhadap produksi Kalimantan Utara mencapai sekitar 60 hingga 80 persen dalam lima tahun terakhir. Bahkan, Nunukan tercatat sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.
Dalam dokumen cetak biru tersebut, tim UGM juga menyoroti besarnya potensi ekspor rumput laut Nunukan yang diperkirakan mencapai 556 juta dolar Amerika Serikat per tahun dengan total produksi sekitar 695 ribu ton per tahun.
Namun, rantai usaha rumput laut di Nunukan dinilai masih menghadapi banyak kendala, mulai dari ketergantungan terhadap tengkulak, lemahnya posisi tawar petani hingga risiko cuaca yang tinggi akibat proses pengeringan tradisional.
“Ketika hujan lebih dari dua hari, kualitas rumput laut bisa rusak dan harga jual langsung jatuh. Ini menunjukkan pentingnya pembangunan industri pengolahan dan teknologi pascapanen,” jelasnya.
Karena itu, Mudrajad mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis rumput laut melalui pembangunan pabrik pengolahan karaginan, bioplastik, produk pangan hingga farmasi berbahan baku rumput laut.
Selain hilirisasi, ia juga menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri.
Tim Vokasi UGM merekomendasikan pengembangan pendidikan terapan di bidang pemasaran komoditas unggulan, pembangunan ekonomi wilayah, teknik sipil, teknik mesin hingga perencanaan pembangunan daerah.
Mudrajad juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Nunukan untuk mengubah pola pikir pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak lagi bisa hanya bergantung pada APBD, melainkan harus mampu menarik investasi dan memanfaatkan jejaring bisnis nasional maupun internasional.
Ia menyebut transformasi Nunukan harus dimulai dengan visi besar yang jelas dan terukur dalam jangka panjang.
“Bahasanya jangan lagi hanya soal masalah dan keterbatasan, tetapi bagaimana menempatkan Nunukan lima hingga 25 tahun ke depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan,” tegasnya.
Dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang internasional di wilayah utara Kalimantan, Mudrajad optimistis Nunukan memiliki peluang besar berkembang menjadi new economic hub yang mampu menghubungkan perdagangan domestik dan internasional sekaligus memperkuat ekonomi kawasan perbatasan Indonesia. (Adv)
