NUNUKAN — Negara kembali hadir di tengah perjuangan anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tinggal di wilayah perbatasan. Sebanyak 13 anak TKI Malaysia yang bersekolah di Pulau Sebatik, menerima dokumen Pas Lintas Batas (PLB).
Penyerahan PLB tersebut dilakukan di SD 05 Sei Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Rabu (30/9/2026). Dokumen tersebut diserahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Adrian Soetrisno bersama Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni.
Adrian mengatakan, penerbitan 13 PLB tersebut merupakan bagian dari sinergi aparat penegak hukum di wilayah perbatasan untuk memastikan anak-anak TKI memiliki kejelasan identitas sebagai warga negara Indonesia.
Menurut dia, dokumen keimigrasian tidak semata-mata menjadi bukti identitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara memberikan perhatian terhadap kondisi anak-anak di kawasan perbatasan.
“Kita tahu garis batas negara itu tidak kasatmata. Karena itu, Imigrasi bersama kepolisian hadir untuk memastikan apa saja yang harus dipenuhi dan apa kewajiban kami terhadap mereka,” ujar Adrian.
Pemberian PLB ini juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Imigrasi dan Polres Nunukan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) saat penugasan perdana Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) pada Selasa (22/9/2026).
Adrian menuturkan, keberadaan Pimpasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian dengan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk mengidentifikasi persoalan administrasi yang dihadapi anak-anak TKI.
“PLB yang merupakan pembuktian identitas WNI ini kami harapkan dapat memotivasi anak-anak untuk mengejar cita-cita. Mereka harus lebih semangat belajar dan kelak dapat mengangkat derajat orang tuanya,” katanya.
Persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut, kata Adrian, tidak berhenti pada urusan dokumen. Akses menuju sekolah menjadi tantangan lain yang turut memengaruhi keberlangsungan pendidikan mereka.
Guru SD 05 Sei Limau, Andreas Baha, mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 30 anak TKI yang bersekolah di sekolah tersebut. Namun, jumlahnya kini tersisa sekitar 10 anak.
Sebagian di antaranya berhenti sekolah karena kelelahan menempuh perjalanan. Sebagian lainnya memilih membantu orang tua bekerja di perkebunan kelapa sawit.
“Mereka membutuhkan dukungan dan interaksi sosial yang intens agar semangat belajar tetap terjaga,” ujar Andreas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian anak harus menempuh perjalanan sekitar 10 kilometer untuk bersekolah. Mereka berjalan kaki melewati medan berbukit dan jalan setapak di tengah perkebunan.
Saat hujan, perjalanan menjadi semakin berat. Tidak jarang mereka tiba di sekolah dengan pakaian basah akibat hujan. Ketika cuaca cerah pun, seragam mereka kerap basah oleh keringat setelah menempuh perjalanan panjang.
Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan dukungan kepada anak-anak di wilayah perbatasan.
“Kita menegaskan kehadiran negara di tapal batas. PLB tidak sekadar dokumen yang membuktikan identitas kewarganegaraan bagi anak-anak TKI kita. Ini juga memiliki makna yang lebih dalam, termasuk bentuk keprihatinan atas nasib anak-anak kita,” ucap Ruslaeni.
Menurut Ruslaeni, setelah persoalan identitas kewarganegaraan anak-anak tersebut mendapatkan kepastian, pemerintah dan aparat terkait masih memiliki pekerjaan lanjutan, terutama menyangkut akses mereka menuju sekolah.
Polres Nunukan, kata dia, tengah mendata anak-anak lain yang membutuhkan PLB. Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu penyelesaian dokumen administrasi yang diperlukan.
Selain itu, Polres Nunukan berencana menyiapkan dukungan transportasi bagi para pelajar tersebut agar jarak dan kondisi medan tidak menjadi alasan mereka meninggalkan bangku sekolah.
“Kita tidak boleh diam melihat potensi mereka berhenti sekolah cukup tinggi dengan alasan akses belajar yang sulit. Generasi bangsa kita harus memiliki pendidikan tinggi agar memiliki daya saing yang hebat,” tegas Ruslaeni.
Penyerahan PLB di Sebatik ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah dan lalu lintas orang. Di balik garis batas negara, terdapat anak-anak yang membutuhkan kepastian identitas, akses pendidikan, serta dukungan agar tetap dapat melanjutkan sekolah.
