Agenda Cross Border hingga Culture Fest Disepakati, BPPD Nunukan: Budaya Harus Menjadi Penggerak Ekonomi Perbatasan

oleh -2 views
Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau (FKAT) (Foto: Internet)

NUNUKAN – Kesepakatan penyelenggaraan berbagai agenda budaya lintas batas dalam Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan. Tidak hanya mempererat hubungan sosial masyarakat Indonesia dan Malaysia, berbagai kegiatan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

Forum yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, tersebut menyepakati sejumlah agenda budaya bersama yang akan dilaksanakan sepanjang 2026 hingga 2027. Kesepakatan itu menjadi bagian dari komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama sosial budaya sebagai salah satu pilar pembangunan kawasan perbatasan.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya lintas negara harus dipandang sebagai investasi sosial yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat perbatasan.

“Selama ini masyarakat sering melihat festival budaya hanya sebagai kegiatan seremonial. Padahal, di balik setiap kegiatan tersebut terdapat peluang ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor pariwisata, UMKM, jasa transportasi, perhotelan, kuliner, hingga promosi produk unggulan daerah,” kata Robby.

Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain. Mobilitas masyarakat Indonesia dan Malaysia yang cukup tinggi menjadikan setiap agenda lintas batas mampu menarik perhatian masyarakat dari kedua negara sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di daerah penyelenggara.

“Kegiatan budaya akan menghadirkan ribuan orang. Ketika masyarakat datang menghadiri sebuah festival, maka hotel terisi, rumah makan ramai, kendaraan sewa digunakan, produk UMKM terjual, dan destinasi wisata ikut dikunjungi. Inilah efek berganda yang harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengundang Negeri Sabah untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda budaya dan pariwisata yang akan digelar di wilayah perbatasan. Beberapa di antaranya adalah Cross Border Agabag pada Desember 2026, Iraw Adat Tidung Borneo pada 1–10 Oktober 2026, Illau Passimpungan Rumpun Murut Indonesia–Malaysia dan Culture Fest 2026 di Kabupaten Nunukan, serta Festival Arung Jeram dan Pasar Terapung Perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang. Selain itu, terdapat pula agenda Irau Kabupaten Malinau, Birau Kabupaten Bulungan dan Iraw Tengkayu di Kota Tarakan.

Robby menilai, sejumlah agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang wilayah perbatasan sebagai kawasan terluar, melainkan sebagai pusat interaksi internasional yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pintu gerbang utama Indonesia menuju Sabah, Malaysia. Kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri dalam mengembangkan kegiatan berskala internasional.

“Keunggulan geografis Nunukan harus dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi. Kita berada di jalur pergerakan masyarakat lintas negara sehingga setiap event internasional berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat citra daerah sebagai beranda depan Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Robby menjelaskan bahwa berbagai agenda budaya yang disepakati dalam forum SOSEK MALINDO juga menjadi kesempatan bagi masyarakat adat untuk memperkenalkan identitas budaya lokal kepada dunia internasional.

Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki kekayaan budaya yang berasal dari berbagai suku, seperti Tidung, Dayak, Murut, Bulungan, Bugis, Jawa, Banjar, Toraja, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan dalam keberagaman.

Keberagaman tersebut, kata dia, merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara profesional.

“Budaya adalah identitas daerah. Ketika identitas itu diperkenalkan melalui forum internasional, maka yang terbangun bukan hanya kebanggaan masyarakat, tetapi juga peluang investasi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan berbagai festival budaya juga harus menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM lokal agar mampu memasarkan produk kerajinan, kuliner khas, hingga hasil ekonomi kreatif kepada pengunjung dari Indonesia maupun Malaysia.

“Setiap kegiatan budaya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap setiap penyelenggaraan event melibatkan UMKM, komunitas seni, pelaku ekonomi kreatif, hingga generasi muda agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain mengundang Sabah mengikuti berbagai agenda di Kalimantan Utara, Pemerintah Negeri Sabah juga mengundang Kalimantan Utara untuk menghadiri Perayaan Hari Etnik Sabah pada April 2027 dan Program Kizod Kaamatan pada 30–31 Mei 2027. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang semakin erat dalam membangun diplomasi budaya di kawasan perbatasan.

Bagi Robby, pola kerja sama seperti ini merupakan bentuk nyata dari diplomasi antardaerah yang saling menguntungkan.

“Hubungan Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan harus dibangun melalui prinsip saling menghormati, saling mendukung, dan saling mempromosikan potensi daerah masing-masing. Dengan cara itu, masyarakat di kedua sisi perbatasan akan sama-sama memperoleh manfaat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan ruang kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Forum SOSEK MALINDO telah memberikan arah yang jelas bahwa budaya tidak lagi diposisikan hanya sebagai warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan. Ketika budaya mampu menggerakkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi, maka kawasan perbatasan akan tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Robby. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.