NUNUKAN – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tidak sekadar menjadi pintu keluar masuk resmi antarnegara, kehadiran PLBN tersebut diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi baru yang menghubungkan Kalimantan Utara dengan jaringan perdagangan regional di kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Dr Nurdin, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung terhadap dua titik calon lokasi pembangunan PLBN Seimanggaris.
Salah satu lokasi berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, sedangkan satu titik lainnya menjadi alternatif yang tengah dikaji sebagai lokasi pembangunan.
“Kami sudah meninjau dua lokasi calon pembangunan PLBN Seimanggaris. Satu titik berada langsung di kawasan perbatasan, sedangkan satu titik lainnya menjadi alternatif yang sedang kami evaluasi,” ujar Nurdin.
Meski lokasi awal telah diidentifikasi, BNPP menegaskan bahwa penetapan titik pembangunan belum dapat diputuskan secara final.
Hal tersebut karena posisi entry-exit point atau titik resmi perlintasan harus disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia agar kedua negara memiliki pintu masuk yang saling terhubung.
“Kami masih harus mengonfirmasi kepada pihak Malaysia mengenai posisi entry-exit point. Titik itu harus saling bertemu antara Indonesia dan Malaysia sehingga menjadi satu sistem perlintasan yang terintegrasi,” jelasnya.
Menurut Nurdin, komunikasi dengan otoritas Malaysia terus dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian Readiness Criteria atau kriteria kesiapan pembangunan PLBN.
Semakin cepat seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, semakin cepat pula proses pembangunan dapat memasuki tahapan perencanaan teknis hingga konstruksi.
“Readiness Criteria menjadi tahapan yang sangat penting. Begitu seluruh persyaratan itu selesai, maka proses tindak lanjut pembangunan dapat segera dilakukan,” katanya.
Selain koordinasi bilateral, BNPP juga meminta dukungan pemerintah daerah agar pembahasan mengenai PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda utama dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo).
Forum kerja sama tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat kesepakatan mengenai penetapan titik perlintasan antarnegara.
“Saya sudah meminta kepada pemerintah daerah agar pembahasan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda penting dalam Sosek Malindo sehingga proses penentuan titik perlintasan dapat dipercepat,” ungkap Nurdin.
Lebih jauh, Nurdin menegaskan bahwa paradigma pembangunan PLBN saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Menurutnya, PLBN bukan lagi dipandang hanya sebagai fasilitas pemeriksaan lintas batas, melainkan sebagai gerbang resmi negara yang mampu menciptakan tata kelola perlintasan internasional sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
“Konsep besar PLBN adalah gerbang negara, yaitu tempat keluar masuk orang dan barang secara resmi sesuai ketentuan hukum. Dengan membangun PLBN, kita tidak hanya membangun fasilitas perlintasan, tetapi juga membangun tata kelola gerbang negara yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberadaan PLBN harus mampu membuka peluang ekonomi baru, mulai dari perdagangan lintas batas, distribusi logistik, hingga peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
Karena itu, pembangunan PLBN selalu diarahkan agar terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kedua negara.
Nurdin menilai selama ini cara pandang terhadap perdagangan lintas batas masih terlalu sempit karena hanya berfokus pada hubungan Nunukan dengan Tawau, Sabah.
Padahal, Kalimantan Utara memiliki peluang jauh lebih besar melalui kerja sama ekonomi subregional Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Menurutnya, kawasan tersebut membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi produk-produk asal Kalimantan Utara.
“Selama ini kita seolah-olah berhenti berpikir sampai Tawau saja. Padahal, dari Kalimantan Utara kita memiliki akses menuju Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Filipina melalui kerja sama BIMP-EAGA. Perspektif regional seperti inilah yang harus mulai dibangun,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan PLBN Seimanggaris harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar penguatan konektivitas kawasan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur perbatasan.
Menurut Nurdin, kehadiran PLBN Seimanggaris nantinya diharapkan menjadi katalisator bagi terbentuknya koridor ekonomi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi di Kalimantan Utara dengan jaringan logistik di Malaysia dan negara-negara anggota BIMP-EAGA.
Dengan terbukanya koridor tersebut, biaya distribusi logistik diyakini dapat ditekan sekaligus memperluas akses ekspor berbagai komoditas unggulan Kalimantan Utara.
“Kita harus mulai berpikir dalam koridor ekonomi, bagaimana pintu gerbang negara ini tersambung dengan pusat-pusat ekonomi di Indonesia maupun Malaysia. Dengan begitu akan tercipta efisiensi logistik sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk-produk unggulan Kalimantan Utara,” tutur Nurdin.
Ia menambahkan, pola konektivitas yang selama ini hanya mengandalkan jalur Nunukan–Tawau–Tarakan–Balikpapan–Surabaya–Jakarta perlu diperluas dengan membuka jalur-jalur ekonomi baru yang lebih kompetitif di tingkat regional.
Menurutnya, jika konsep tersebut dapat diwujudkan, maka PLBN Seimanggaris tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat posisi Kalimantan Utara sebagai beranda depan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. (Adv)
