NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan masterplan potensi dan pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor BPPD Nunukan tersebut menjadi forum strategis untuk menggali berbagai potensi daerah sekaligus memetakan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan penyusunan masterplan tersebut merupakan langkah penting dalam merumuskan strategi pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik wilayah Nunukan.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga membutuhkan perencanaan pembangunan yang komprehensif.
“FGD ini dilaksanakan untuk menggali berbagai potensi dan persoalan di kawasan perbatasan, sehingga nantinya dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Robby.
Ia menjelaskan, pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi unggulan daerah serta penguatan aspek pertahanan dan kedaulatan negara.
Dalam forum tersebut, berbagai pihak dilibatkan mulai dari organisasi perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha hingga unsur masyarakat guna memastikan penyusunan masterplan dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan daerah.
Robby menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kawasan perbatasan memiliki potensi besar di sektor perdagangan lintas batas, perikanan, perkebunan, pariwisata hingga jasa. Potensi-potensi ini harus dipetakan dengan baik agar dapat dikembangkan secara maksimal,” katanya.
Selain memetakan potensi unggulan, FGD tersebut juga membahas berbagai tantangan pembangunan kawasan perbatasan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat hingga persoalan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Robby berharap hasil FGD dapat menjadi dasar penyusunan masterplan pengembangan kawasan perbatasan yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan.
“Harapannya, masterplan ini nantinya menjadi pedoman pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah, terukur dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tutupnya. (Adv)
