NUNUKAN – Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diukur dari meningkatnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar percepatan pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan dalam pemetaan potensi dan tantangan pembangunan kawasan Sei Menggaris. Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan BPPD, pelayanan sarana dan prasarana dasar, khususnya penyediaan air baku dan jaringan listrik, masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan infrastruktur dasar yang memadai. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang layak sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.
“Ketika kita berbicara tentang pembangunan perbatasan, yang pertama harus dipastikan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih, listrik, jalan, serta sarana pelayanan publik merupakan fondasi utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Robby.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Sei Menggaris yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia menyebabkan pembangunan infrastruktur memerlukan perhatian dan investasi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Beberapa permukiman masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat.
“Wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Jarak antardesa yang cukup jauh, kondisi medan, hingga keterbatasan jaringan infrastruktur membuat penyediaan pelayanan dasar membutuhkan perencanaan yang lebih matang serta dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Robby, penyediaan air baku dan listrik bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan energi dan air bersih akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka aktivitas ekonomi juga akan berkembang lebih cepat. Masyarakat dapat menjalankan usaha dengan lebih baik, pelayanan publik meningkat, dan investasi menjadi lebih mudah masuk ke kawasan perbatasan,” jelasnya.
Selain penyediaan air baku dan listrik, BPPD juga menilai peningkatan kualitas jaringan jalan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kawasan. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Nunukan.
Robby menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan arah pengembangan kawasan perbatasan. Menurutnya, setiap investasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara parsial. Jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan harus dikembangkan secara terpadu sehingga masyarakat benar-benar merasakan perubahan yang signifikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Sei Menggaris.
“Kawasan perbatasan merupakan etalase Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah ini bukan hanya menjadi kepentingan daerah, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional dalam memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan,” ujarnya.
Robby berharap percepatan pembangunan infrastruktur dasar dapat menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan kawasan perbatasan pada tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, masyarakat Sei Menggaris diyakini akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Tujuan akhir dari seluruh pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika akses terhadap pelayanan dasar terpenuhi, masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sementara kawasan perbatasan akan tumbuh menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.
BPPD Kabupaten Nunukan meyakini bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar Sei Menggaris mampu berkembang sebagai kawasan perbatasan yang modern, produktif, dan berkelanjutan. (Adv)
