NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan bersama tim verifikasi dan validasi (verivali) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kembali melanjutkan rangkaian peninjauan di kawasan perbatasan. Setelah menyelesaikan verifikasi di Pulau Sebatik, tim bergerak menuju wilayah Kecamatan Sei Menggaris hingga Kecamatan Lumbis Ogong, Rabu (24/6/2026), untuk memastikan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Kegiatan verifikasi dilakukan dengan meninjau secara langsung kondisi rumah warga yang telah diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Tim menyusuri sejumlah desa di sepanjang jalur Sei Menggaris hingga Lumbis Ogong guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan hasil peninjauan awal, masih ditemukan banyak rumah warga yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Sebagian besar bangunan mengalami kerusakan pada struktur utama, seperti atap, dinding, dan lantai. Selain itu, sejumlah rumah juga belum memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kelayakan sebagai tempat tinggal.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan verifikasi lapangan merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Verifikasi ini kami lakukan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif. Kami ingin memastikan bahwa setiap rumah yang diusulkan memang memenuhi kriteria sebagai rumah tidak layak huni sehingga bantuan yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran,” ujar Robby.
Menurutnya, kawasan Sei Menggaris hingga Lumbis Ogong merupakan wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas permukiman masyarakat di wilayah tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Wilayah Sei Menggaris hingga Lumbis Ogong harus mendapat perhatian serius. Kondisi rumah masyarakat di kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan warga, tetapi juga menjadi cerminan wajah Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya.
Robby menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pendataan secara menyeluruh agar pelaksanaan program Rumah Layak Huni berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ia menegaskan, keakuratan data menjadi dasar utama dalam menentukan calon penerima bantuan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin ada bantuan yang salah sasaran. Karena itu, setiap usulan harus diverifikasi secara langsung agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Robby berharap hasil verifikasi yang dilakukan di Kecamatan Sei Menggaris dan Kecamatan Lumbis Ogong dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan permukiman di kawasan perbatasan. Menurutnya, program Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga mengharapkan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan rumah layak huni di kawasan perbatasan dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap sinergi semua pihak terus terjalin sehingga masyarakat di kawasan perbatasan dapat menikmati hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat akan meningkat seiring dengan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui kelanjutan verifikasi di wilayah Sei Menggaris hingga Lumbis Ogong, Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh diharapkan menjadi landasan kuat dalam percepatan penyaluran bantuan Rumah Layak Huni sekaligus memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. (Adv)
