NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan bergerak cepat menindaklanjuti arahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia terkait percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor BPPD Kabupaten Nunukan, Rabu (1/7/2026).
Rapat yang dimulai pukul 09.00 Wita itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi secara daring bersama BNPP RI yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Forum tersebut dihadiri oleh jajaran BPPD Kabupaten Nunukan serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program BSPS guna menyelaraskan langkah dan mempercepat implementasi program di daerah perbatasan.
Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyampaian hasil verifikasi dan validasi (verivali) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Kepala BPPD Kabupaten Nunukan bersama tim di sejumlah wilayah perbatasan, di antaranya Pulau Sebatik, Sei Menggaris, hingga Lumbis Ogong.
Data hasil verifikasi lapangan tersebut menjadi dokumen penting yang akan dijadikan dasar dalam penetapan calon penerima manfaat Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menilai keakuratan data merupakan faktor penentu keberhasilan program agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan rapat lanjutan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan program yang diinisiasi pemerintah pusat melalui BNPP RI.
“Rapat lanjutan ini merupakan langkah krusial untuk menindaklanjuti arahan BNPP RI sekaligus memastikan Program BSPS Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai tujuan. Hasil verifikasi dan validasi lapangan yang telah kami lakukan menjadi dasar utama dalam menentukan penerima bantuan sehingga program ini benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan di kawasan perbatasan,” ujar Robby.
Menurutnya, proses verifikasi yang dilakukan secara langsung merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas data. Selama kegiatan verifikasi, tim tidak hanya mencocokkan dokumen administrasi, tetapi juga melihat secara langsung kondisi rumah warga untuk memastikan tingkat kerusakan serta kelayakannya menerima bantuan.
“Kami tidak ingin hanya mengandalkan laporan administratif. Seluruh data harus dibuktikan melalui peninjauan langsung di lapangan agar keputusan yang diambil benar-benar objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kami adalah memastikan tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewat, dan tidak ada pula bantuan yang salah sasaran,” tegasnya.
Robby menjelaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Keterbatasan akses, kondisi geografis, hingga tantangan sosial dan ekonomi menjadi alasan mengapa pelaksanaan Program BSPS harus didukung dengan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, program BSPS tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat, maka kualitas hidup mereka akan meningkat. Inilah yang menjadi tujuan utama pemerintah, yakni menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan program tidak dapat dicapai oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur teknis terkait, menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi bantuan.
“Kami mengharapkan seluruh pihak terus menjaga sinergi dan komitmen bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” imbuh Robby.
Melalui rapat tindak lanjut tersebut, BPPD Kabupaten Nunukan menegaskan kesiapannya untuk mengawal seluruh tahapan Program BSPS Tahun Anggaran 2026 sesuai arahan BNPP RI. Pemerintah daerah optimistis, dengan dukungan hasil verifikasi lapangan yang akurat serta koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan, percepatan pembangunan rumah layak huni di kawasan perbatasan dapat terwujud dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
