NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan terus mengawal proses Verifikasi dan Validasi (Verivali) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di seluruh kawasan perbatasan. Setelah menyelesaikan tahapan verifikasi di Pulau Sebatik, perhatian kini difokuskan ke Kecamatan Sei Menggaris yang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah usulan penerima bantuan terbesar di Kabupaten Nunukan.
Berdasarkan data hasil verifikasi calon penerima BSPS Tahun 2026, Kecamatan Sei Menggaris tercatat memiliki 107 calon penerima manfaat yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi lapangan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan peningkatan kualitas rumah layak huni di kawasan perbatasan sekaligus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mengawal program bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan proses verifikasi lapangan merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan karena menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.
“Setiap data yang masuk tidak langsung kami tetapkan sebagai penerima. Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah, identitas penerima, serta kelayakan bantuan sesuai ketentuan Program BSPS. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya berdasarkan laporan administrasi,” ujar Robby.
Menurutnya, Kecamatan Sei Menggaris memiliki karakteristik tersendiri sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain menjadi kawasan strategis dari sisi pertahanan dan keamanan, wilayah ini juga memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor pertanian dan perkebunan. Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kawasan perbatasan merupakan wajah Indonesia. Karena itu, kami ingin memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan negara dapat menikmati hunian yang layak. Program BSPS menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan,” katanya.
Selama proses verifikasi, tim BPPD melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan rumah yang diusulkan. Penilaian dilakukan dengan melihat tingkat kerusakan bangunan, kondisi struktur rumah, kelayakan sanitasi, hingga kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Robby menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang sebenarnya layak tetapi terlewat, ataupun sebaliknya ada yang menerima bantuan padahal tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan verifikasi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal penggunaan anggaran negara. Setiap calon penerima harus dipastikan memenuhi seluruh persyaratan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Robby mengapresiasi dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh perangkat yang telah membantu proses pendataan awal. Sinergi tersebut dinilai sangat penting karena aparat di tingkat bawah lebih memahami kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah kecamatan dan desa yang telah menyampaikan data awal. Namun demikian, BPPD tetap melakukan verifikasi langsung agar data tersebut benar-benar valid. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Menurut Robby, keberhasilan Program BSPS tidak hanya diukur dari banyaknya rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima bantuan. Oleh sebab itu, proses verifikasi menjadi investasi penting sebelum program dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Ketika data sudah valid, pelaksanaan program akan jauh lebih baik. Bantuan akan tepat sasaran, pelaksanaannya lebih efektif, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni,” katanya.
Ia menegaskan bahwa BPPD Kabupaten Nunukan akan terus mengawal seluruh tahapan Program BSPS, mulai dari verifikasi, validasi, hingga pelaksanaan di lapangan. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
“Kami ingin masyarakat perbatasan merasakan bahwa negara benar-benar hadir. Rumah yang layak bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami akan terus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Robby.
BPPD Kabupaten Nunukan berharap hasil verifikasi di Kecamatan Sei Menggaris dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah pusat dalam menetapkan penerima Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Dengan data yang telah diverifikasi secara menyeluruh, diharapkan pelaksanaan bantuan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Melalui pengawalan yang dilakukan secara langsung di lapangan, pemerintah daerah optimistis Program BSPS tidak hanya mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi bagian dari percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Upaya tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Kecamatan Sei Menggaris yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang perbatasan di Kabupaten Nunukan. (Adv)
