NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 tepat sasaran terus diwujudkan melalui verifikasi dan validasi (verivali) lapangan. Setelah menyelesaikan tahapan pendataan di Pulau Sebatik, Sei Menggaris, dan kawasan Krayan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan melanjutkan verifikasi di wilayah klaster Lumbis yang meliputi Kecamatan Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, dan Lumbis Ogong.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, sebanyak 199 calon penerima tercatat berasal dari tiga kecamatan tersebut. Rinciannya, Kecamatan Lumbis Pansiangan sebanyak 131 calon penerima, Kecamatan Lumbis Hulu 48 calon penerima, dan Kecamatan Lumbis Ogong 20 calon penerima. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas rumah layak huni di kawasan pedalaman perbatasan masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan proses verifikasi merupakan tahapan penting sebelum data calon penerima disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penetapan penerima Program BSPS.
“Seluruh data yang masuk harus melalui proses verifikasi secara menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa setiap rumah yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dan setiap penerima memang masyarakat yang berhak memperoleh bantuan pemerintah,” ujar Robby.
Menurutnya, wilayah Lumbis memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang. Sebagian desa berada di kawasan pedalaman dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga pembangunan rumah memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah dijangkau.
Kondisi tersebut, lanjut Robby, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk mengawal secara serius pelaksanaan Program BSPS di kawasan perbatasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati rumah yang layak huni.
“Kami tidak ingin keterbatasan akses menjadi alasan masyarakat di wilayah pedalaman tertinggal dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Justru kawasan seperti Lumbis harus menjadi perhatian karena merupakan bagian dari wilayah strategis perbatasan Indonesia,” katanya.
Dalam pelaksanaan verifikasi, tim BPPD melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik bangunan, tingkat kerusakan rumah, kelengkapan administrasi, serta mencocokkan identitas calon penerima dengan kondisi riil di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh usulan sesuai dengan ketentuan Program BSPS.
Robby menegaskan bahwa proses verifikasi tidak hanya bertujuan memperbarui data administrasi, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin ada kekeliruan dalam penetapan penerima. Karena itu, tim harus melihat langsung kondisi rumah yang diusulkan. Verifikasi lapangan menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup. Hunian yang sehat dan aman akan mendukung peningkatan kesehatan keluarga, kenyamanan anak dalam belajar, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik.
Menurut Robby, keberhasilan Program BSPS tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Tujuan utama program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan rumah. Yang ingin kita bangun adalah kualitas hidup masyarakat. Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, mereka akan hidup lebih sehat, lebih aman, dan memiliki semangat yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh perangkat yang telah membantu proses pendataan awal. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengapresiasi kerja sama seluruh pihak di tingkat kecamatan maupun desa. Pendataan yang baik dari bawah sangat membantu proses verifikasi. Selanjutnya, BPPD memastikan kembali seluruh data tersebut melalui pengecekan langsung di lapangan sehingga hasilnya benar-benar akurat,” katanya.
Robby menambahkan bahwa hasil verifikasi di wilayah Lumbis akan menjadi bagian dari usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaan.
“Kami berharap seluruh hasil verifikasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan penerima bantuan. Dengan data yang valid, proses penyaluran akan lebih tepat sasaran dan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program tersebut juga menjadi bukti nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar.
“Perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Program BSPS menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perbatasan,” ungkap Robby.
BPPD Kabupaten Nunukan memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan Program BSPS hingga proses penetapan dan pelaksanaan bantuan selesai. Pemerintah daerah optimistis bahwa melalui data hasil verifikasi yang akurat, program ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, dan Lumbis Ogong.
Dengan selesainya verifikasi di klaster Lumbis, Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pedalaman dan perbatasan. Melalui Program BSPS, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Adv)
