NUNUKAN — Kabupaten Nunukan didorong tidak lagi hanya mengandalkan produksi komoditas sebagai kekuatan ekonomi. Daerah perbatasan ini perlu mulai memperkuat pengolahan hasil produksi agar memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Peluang tersebut semakin terbuka seiring perkembangan ekonomi Nunukan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat ekonomi Nunukan pada 2025 mencapai Rp42,73 triliun dengan pertumbuhan 3,98 persen.
Yang menarik, sektor sekunder menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 14,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Nunukan untuk memperkuat kegiatan pengolahan dan tidak terus bergantung pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah.
“Kita tidak ingin Nunukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas. Tantangannya adalah bagaimana komoditas itu dapat diolah sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Robby.
Menurutnya, hilirisasi tidak harus selalu dimaknai sebagai pembangunan industri berskala besar. Pengolahan hasil juga dapat melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses pengolahan, pengemasan hingga pemasaran produk.
Persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai komoditas Nunukan keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara proses pengolahan dan nilai tambah justru dinikmati daerah lain.
Robby menilai, Nunukan perlu mulai menentukan komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pengolahan.
“Jangan sampai bahan bakunya berasal dari Nunukan, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain. Kita harus mulai memikirkan bagaimana mata rantai produksinya dapat diperkuat di Nunukan,” katanya.
Langkah tersebut membutuhkan dukungan terhadap pelaku usaha, mulai dari teknologi produksi, permodalan, peningkatan kualitas, kemasan, sertifikasi hingga akses pasar.
Agenda hilirisasi juga memiliki hubungan erat dengan kerja sama ekonomi Nunukan dan Sabah melalui SOSEK MALINDO.
Kertas Kerja 2 SOSEK MALINDO 2026 membahas sejumlah sektor yang memiliki peluang dikembangkan bersama, antara lain hortikultura, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, konektivitas, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Bagi Nunukan, kedekatan geografis dengan Sabah menjadi keuntungan yang harus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal.
“Nunukan memiliki kedekatan geografis dengan Sabah. Kedekatan itu harus diterjemahkan menjadi peluang perdagangan, investasi, dan pasar bagi produk masyarakat Nunukan,” kata Robby.
Namun, menurutnya, peluang pasar tersebut harus diikuti kesiapan produk. Produk lokal harus memiliki kualitas, kemasan, kontinuitas produksi, serta memenuhi ketentuan perdagangan agar mampu bersaing di pasar lintas batas.
Kerja sama dengan Sabah karena itu tidak cukup hanya meningkatkan arus perdagangan. Hubungan ekonomi kedua wilayah perlu diarahkan agar produk yang dihasilkan masyarakat Nunukan juga memiliki peluang untuk masuk ke pasar Sabah dengan nilai jual yang lebih tinggi.
Robby menegaskan, agenda hilirisasi harus memberikan ruang yang besar bagi pelaku usaha lokal. UMKM, koperasi, BUMDes, dan kelompok masyarakat perlu dilibatkan sejak proses produksi hingga pemasaran. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“UMKM harus menjadi bagian dari hilirisasi. Jangan sampai hanya menjadi penonton ketika investasi dan perdagangan berkembang,” tegasnya.
BPS mencatat kontribusi Nunukan terhadap perekonomian Kalimantan Utara pada 2025 mencapai 26,92 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa Nunukan memiliki posisi penting dalam perekonomian provinsi. Pertumbuhan sektor sekunder yang mencapai 14,32 persen juga menjadi sinyal bahwa kegiatan pengolahan memiliki ruang untuk dikembangkan lebih jauh.
Bagi Robby, tantangan Nunukan ke depan bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan hasil produksi tersebut memberikan nilai ekonomi yang lebih besar di daerah.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengolahan dan perdagangan,” ujarnya.
Karena itu, hilirisasi perlu dilakukan secara terarah dengan menentukan komoditas unggulan, melihat kebutuhan pasar, memperkuat pelaku usaha, serta membangun konektivitas dan rantai pasok. Jika langkah tersebut dapat dilakukan, posisi Nunukan sebagai daerah perbatasan tidak hanya menjadi keunggulan geografis, tetapi juga dapat menjadi kekuatan ekonomi.
Nunukan memiliki bahan baku, memiliki pasar yang dekat, dan memiliki posisi strategis di perbatasan. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah semua potensi tersebut menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
