NUNUKAN – Pemerintah terus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dengan menempatkannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Dr Nurdin, bersama jajaran asisten deputi serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga ke Kabupaten Nunukan.
Agenda utama kunjungan itu adalah meninjau kesiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan. PLBN tersebut diproyeksikan menjadi gerbang strategis yang tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan lintas negara, tetapi juga mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menegaskan pembangunan kawasan perbatasan kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Pemerintah, kata dia, tengah mengubah wajah kawasan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia yang produktif dan berdaya saing.
“Kami ingin memastikan seluruh kesiapan pembangunan PLBN Long Midang berjalan sesuai perencanaan. PLBN tidak lagi hanya menjadi tempat pemeriksaan lintas batas, tetapi berkembang sebagai simpul konektivitas yang mampu menggerakkan perdagangan, investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Nurdin.
Menurut dia, keberadaan PLBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pembangunan PLBN akan diintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur pendukung sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan perbatasan diharapkan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan kunjungan BNPP bersama tim lintas kementerian menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi pembangunan PLBN di Kabupaten Nunukan.
Menurut Robby, kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh persiapan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah hingga sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga.
“Ini merupakan tahapan penting agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. Kehadiran tim dari BNPP menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan PLBN tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia, dengan mobilitas orang dan barang yang cukup tinggi.
“Pembangunan PLBN merupakan kebutuhan yang mendesak. Selain memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan lintas batas, keberadaannya akan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat perbatasan,” katanya.
Robby menjelaskan, PLBN Long Midang akan menjadi pintu penghubung utama kawasan Krayan dengan Ba’ Kelalan, Malaysia. Selama ini masyarakat di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik yang menyebabkan tingginya biaya hidup.
Dengan tersedianya PLBN, distribusi barang dan jasa diharapkan menjadi lebih efisien sehingga dapat menekan biaya logistik, memperlancar perdagangan legal, sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan masyarakat, seperti hasil pertanian, peternakan dan produk lokal lainnya.
Di sisi lain, PLBN Serudong diproyeksikan menjadi gerbang perdagangan lintas batas baru yang memperkuat konektivitas Indonesia dengan Malaysia. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai koridor ekonomi karena berada di jalur aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan.
Robby mengatakan arah pembangunan kawasan perbatasan saat ini telah berubah. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek keamanan, kini pemerintah mendorong kawasan perbatasan menjadi economic hub yang mampu menggerakkan investasi, perdagangan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“PLBN menjadi titik awal tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Pembangunannya akan terintegrasi dengan jalan, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, kawasan perdagangan, sentra UMKM, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan PLBN Long Midang dan PLBN Serudong juga mendapat perhatian khusus dari Bupati Nunukan, H Irwan Sabri. Pemkab Nunukan, kata Robby, menjadikan pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Pak Bupati Irwan Sabri memberikan atensi yang sangat besar terhadap pembangunan PLBN Long Midang. Beliau memandang PLBN bukan sekadar infrastruktur perbatasan, tetapi sebagai pintu masuk pembangunan ekonomi, pembukaan akses investasi, peningkatan perdagangan, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan Kabupaten Nunukan,” tutur Robby.
Menurut dia, visi pemerintah daerah tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, Pemkab Nunukan berkomitmen mendukung seluruh tahapan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat.
“Kami optimistis pembangunan PLBN Long Midang dan PLBN Serudong akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan Kabupaten Nunukan. Tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (Adv)
