NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas kinerja menjelang akhir tahun anggaran 2026. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Irwan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Menurut Irwan, Rakordal menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana program pembangunan berjalan, mengevaluasi realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi perangkat daerah.
Ia menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tegas Irwan.
Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta segera mengambil langkah percepatan, terutama terhadap program prioritas pemerintah daerah dan Program Strategis Nasional (PSN). Sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 harus dimanfaatkan secara optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Irwan juga mengingatkan agar persoalan keterlambatan penyelesaian kegiatan yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang. Menurutnya, pekerjaan yang tidak tuntas pada tahun berjalan berpotensi menjadi beban bagi pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Selain percepatan pembangunan, Bupati turut menyoroti pentingnya Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja masing-masing perangkat daerah.
Melalui penilaian tersebut, pemerintah dapat mengetahui OPD yang menunjukkan perkembangan positif maupun yang masih belum mencapai target kinerja. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar pembinaan dan perbaikan tata kelola organisasi, termasuk evaluasi terhadap pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
“PKO harus menjadi cermin yang objektif bagi kita untuk melihat perangkat daerah mana yang telah menunjukkan kemajuan dan mana yang masih berjalan di tempat. Kita harus berani melihat kekurangan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah perbaikan secara terukur,” ujarnya.
Untuk mendukung penerapannya, Irwan meminta Sekretaris Daerah bersama tim terkait mulai mempersiapkan sistem PKO yang direncanakan berlaku pada 2027. Pemerintah daerah juga akan mengkaji kemungkinan keterkaitan hasil penilaian tersebut dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi juga menjadi perhatian Bupati. Ia mendorong pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran pajak dan retribusi daerah guna mempermudah transaksi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
Irwan bahkan meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh dalam penerapan transaksi digital sebelum mengajak masyarakat menggunakannya.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital, tetapi kita sendiri belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 hingga Triwulan III.
Evaluasi tersebut mencakup perkembangan program prioritas, realisasi anggaran, serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah. Hasilnya menjadi bahan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penginputan data pada aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev). Sejumlah perangkat daerah masih belum menuntaskan pengisian indikator kinerja maupun data subkegiatan.
Seluruh OPD pun diminta segera melengkapi dan memperbaiki data tersebut agar informasi dalam sistem e-Monev benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Raden Iwan juga menekankan perlunya peningkatan konsistensi pelaksanaan program, percepatan realisasi anggaran, serta penyelesaian kegiatan sesuai jadwal. Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar berbagai kendala tidak menghambat pencapaian target pembangunan.
Rakordal Triwulan III tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., para staf ahli dan asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Nunukan, serta Kepala Tim Pengawal Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bersama anggota.
Melalui forum evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil pengendalian dengan langkah konkret. Percepatan program, ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan agar pembangunan 2026 tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Adv)
