TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, saat memimpin upacara peringatan HUT ke-14 Provinsi Kaltara di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Minggu (25/10/2026).
Upacara tersebut turut dihadiri Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin, S.H., yang hadir mewakili Bupati Nunukan. Sejumlah pejabat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara juga menghadiri kegiatan tersebut.
Di antaranya Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., anggota DPD RI Marthin Billa, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si., Danrem 092/Mrl Brigjen TNI M. Syahroni, Ketua DPRD Kaltara Ahmad Djufrie, S.E., M.M., serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Zainal menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, yakni “14 Tahun Kalimantan Utara, Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya”, tidak boleh sekadar menjadi slogan seremonial. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus tercermin melalui terbukanya lapangan pekerjaan, bertambahnya peluang usaha, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman dan perbatasan.
“Tema ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, melalui lapangan kerja, peluang usaha, peningkatan pendapatan, dan pemerataan pembangunan hingga ke pedalaman serta perbatasan,” ujar Zainal.
Selain menyoroti pembangunan ekonomi, Gubernur juga menjelaskan alasan pelaksanaan peringatan HUT ke-14 yang dikemas secara sederhana. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara, sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan serta lahan. Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Menurut Zainal, efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin selektif dalam menentukan program pembangunan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki sasaran yang jelas, memberikan hasil terukur, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Untuk memastikan pembangunan Kaltara berjalan sesuai harapan, Zainal kemudian menggarisbawahi tiga prioritas yang perlu diperkuat ke depan.
Pertama, memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka kesempatan kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui dorongan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan pemasaran produk unggulan daerah.
Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Pemerintah diharapkan terus mendorong perbaikan infrastruktur, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan program pembangunan tepat sasaran, penggunaan anggaran berlangsung efisien, serta hasil pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur menilai ketiga prioritas tersebut tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, TNI/Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
“Ketiga prioritas ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama Pemerintah Provinsi, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk pada 25 Oktober 2012 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI dan menjadi tonggak sejarah berdirinya provinsi termuda di Pulau Kalimantan tersebut.
Pada peringatan tahun ini, peserta upacara dan tamu undangan mengenakan pakaian adat sebagai representasi keberagaman budaya sekaligus wujud penghormatan terhadap identitas masyarakat Kaltara.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penghargaan, serta pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. (Adv)
