NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia melalui partisipasi aktif pada Sidang ke-28 Kelompok Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Sabah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Tarakan pada 28–31 Juli 2026.
Kehadiran delegasi Pemkab Nunukan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis dalam berbagai agenda kerja sama lintas batas. Forum Sosek Malindo menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah kedua negara untuk membahas berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat perbatasan, mulai dari pembangunan infrastruktur, konektivitas transportasi, peningkatan pelayanan publik, perdagangan lintas batas, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan bahwa forum Sosek Malindo bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi ruang diplomasi teknis yang sangat penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan riil masyarakat perbatasan kepada pemerintah pusat maupun mitra di Malaysia.
“Bupati Nunukan H Irwan Sabri secara khusus menitipkan kepentingan masyarakat Nunukan dapat tersampaikan, karena forum ini memiliki nilai strategis yang menjadi media koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan kawasan perbatasan. Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan tantangan geografis yang cukup kompleks. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan harus dibahas secara bersama agar menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Robby, terdapat sejumlah isu prioritas yang terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam forum Sosek Malindo. Salah satunya adalah peningkatan konektivitas kawasan perbatasan yang menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan sarana transportasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta distribusi logistik hingga ke wilayah-wilayah terpencil di perbatasan.
“Wilayah perbatasan memerlukan perhatian yang lebih besar karena tantangan geografisnya berbeda dengan daerah lain. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan,” katanya.
Selain konektivitas, Robby juga menilai penguatan ekonomi masyarakat perbatasan menjadi isu yang tidak kalah penting. Menurutnya, hubungan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan Malaysia telah berlangsung sejak lama sehingga perlu didukung melalui mekanisme kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Potensi perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro, sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata perbatasan merupakan peluang yang harus terus dikembangkan. Dengan kerja sama yang baik, masyarakat di kedua wilayah dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Nunukan juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah di kawasan perbatasan. Menurut Robby, pembangunan perbatasan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi telah berkembang menjadi pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kawasan perbatasan harus dipandang sebagai gerbang pertumbuhan ekonomi baru, bukan lagi halaman belakang negara.
“Paradigma pembangunan perbatasan terus berubah. Kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia yang maju, produktif, dan memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah Malaysia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Robby berharap hasil Sidang ke-28 KK/JKK Sosek Malindo tidak hanya menghasilkan rekomendasi administratif, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan melalui program pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan.
Ia optimistis bahwa melalui forum kerja sama bilateral tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan dapat dibahas secara komprehensif sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara kolaboratif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Sidang ke-28 KK/JKK Sosek Malindo Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia, sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang aman, maju, sejahtera, dan berdaya saing sebagai wajah terdepan kedua negara. (Adv)
