NUNUKAN – Bupati Nunukan H Irwan Sabri mulai mendorong pembenahan tatanan kepelabuhanan secara lebih serius sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas, sistem logistik dan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kepelabuhanan dan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan bahwa Bupati Nunukan secara serius memberi perhatian serius terhadap sektor kepelabuhanan karena karakteristik wilayah Nunukan yang terdiri atas kawasan kepulauan dan daratan dengan aktivitas pergerakan orang maupun barang yang cukup tinggi.
Menurutnya, pelabuhan tidak semata-mata dipandang sebagai tempat kapal bersandar dan melakukan bongkar muat. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai logistik yang harus terhubung dengan berbagai moda transportasi serta pusat-pusat kegiatan ekonomi.
“Penataan kepelabuhanan ini harus dilihat sebagai satu sistem yang terintegrasi. Pelabuhan harus menjadi simpul konektivitas antara transportasi laut dengan jaringan transportasi darat maupun antarpulau,” ujar Robby.
Ia menjelaskan, posisi strategis Nunukan sebagai daerah perbatasan membuat kebutuhan terhadap sistem transportasi laut yang tertata semakin mendesak. Arus barang dan penumpang, aktivitas perdagangan, hingga kegiatan ekspor-impor membutuhkan dukungan infrastruktur kepelabuhanan yang memiliki kepastian pelayanan, konektivitas, serta tata kelola yang jelas.
Karena itu, Bupati Nunukan menilai persoalan kepelabuhanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan di tingkat daerah. Sebagian kewenangan terkait perizinan, pembangunan prasarana, operasional pelabuhan, hingga pengaturan pelayaran berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Robby mengatakan, Bupati Nunukan sesegera mungkin akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar persoalan tersebut dapat ditangani secara lintas kewenangan.
“Ini bukan hanya persoalan pemerintah kabupaten. Ada kewenangan provinsi dan pusat yang harus disinergikan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dibangun agar konektivitas serta prasarana pelayaran di Nunukan dapat ditata secara lebih baik,” katanya.
Sebatik Belum Memiliki Pelabuhan Sesuai Tatanan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Bupati Nunukan adalah belum optimalnya keberadaan pelabuhan yang memenuhi tatanan kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk kebutuhan lokal maupun regional.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti karena kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut terus berkembang. Tidak hanya mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi bahan kebutuhan pokok, hasil perikanan, komoditas perkebunan, serta berbagai aktivitas perdagangan yang menopang ekonomi masyarakat.
Bupati Nunukan juga dengan tegas meminta kepada BPPD Nunukan juga melihat sektor kepelabuhanan sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah sepanjang dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Potensi tersebut antara lain berasal dari jasa bongkar muat, pelayanan kapal, sandar dan labuh, pengelolaan terminal, hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Potensi ekonominya besar. Tetapi tentu harus dikaji secara matang, termasuk aspek kewenangan, regulasi, bentuk kerja sama, dan mekanisme pengelolaannya. Jangan sampai upaya meningkatkan pendapatan daerah justru berbenturan dengan aturan atau membebani masyarakat dan dunia usaha,” jelas Robby.
Ia menegaskan, pengembangan potensi tersebut membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu merumuskan skema yang tepat sehingga potensi ekonomi dari sektor transportasi dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Konektivitas Pedalaman Juga Jadi Perhatian
Selain sektor kepelabuhanan, Bupati Nunukan juga menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas menuju wilayah pedalaman.
Menurut Robby, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat hanya berorientasi pada kawasan pesisir atau pusat kota. Infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan desa-desa di pedalaman, harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
Wilayah Krayan dan kawasan Lumbis Raya menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian serius karena aksesibilitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.
Keterbatasan konektivitas berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan, serta biaya logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman.
“Pembangunan perbatasan harus dilihat secara utuh. Tidak cukup hanya membangun di kawasan pesisir. Jalan, konektivitas antarkawasan, dan akses menuju pedalaman juga harus diproyeksikan dan dipercepat sesuai keinginan besar Bapak Irwan Sabri,” tegasnya.
Robby menambahkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur strategis tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, Bupati meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) didorong untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna membuka peluang pembiayaan melalui berbagai skema pembangunan.
“menurut Bapak Bupati Nunukan OPD tidak boleh hanya menunggu. Harus ada terobosan, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD dan dana transfer,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar persoalan klasik terkait konektivitas di wilayah perbatasan dapat ditangani secara bertahap dan terukur.
Dengan posisi Nunukan sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembenahan sistem transportasi dan logistik dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan pembangunan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional.
Irwan Sabri berharap penataan kepelabuhanan dan percepatan pembangunan konektivitas darat dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, pusat-pusat ekonomi di pesisir, kepulauan, dan pedalaman dapat saling terhubung dan membentuk jaringan ekonomi yang lebih kuat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana konektivitas ini mampu membuka akses ekonomi masyarakat, menekan biaya logistik, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.
