NUNUKAN – Penguatan kerja sama kesehatan lintas batas menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, kedua negara memandang koordinasi sektor kesehatan sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketahanan kawasan.
Dalam pembahasan Kertas Kerja 1 Bidang Sosial dan Budaya, delegasi Kalimantan Utara mengajukan usulan agar terdapat mekanisme pertukaran informasi mengenai penyakit menular tertentu antara Indonesia dan Malaysia. Namun, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menjelaskan bahwa mekanisme tersebut harus mengikuti ketentuan dan kebijakan Pemerintah Malaysia sehingga usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dalam forum teknis ini. Meski demikian, kedua belah pihak tetap menyepakati hasil pembahasan tersebut sebagai bagian dari keputusan sidang.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan pembahasan mengenai kesehatan lintas batas menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur maupun aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan.
“Mobilitas masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia berlangsung setiap hari. Ada aktivitas perdagangan, kunjungan keluarga, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pekerja migran yang keluar masuk melalui jalur resmi. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang baik agar potensi risiko kesehatan dapat diantisipasi sejak dini,” ujar Robby.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sabah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Intensitas pergerakan orang yang tinggi menjadikan isu kesehatan lintas batas harus mendapat perhatian serius dari pemerintah kedua negara.
Robby menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan wilayah yang sangat dinamis. Selain menjadi pintu keluar masuk warga negara, Nunukan juga menjadi daerah transit bagi pekerja migran Indonesia yang menuju maupun kembali dari Malaysia.
Karena itu, menurutnya, koordinasi antarlembaga kesehatan memiliki arti penting dalam mendukung sistem kewaspadaan dini terhadap berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
“Kita belajar dari berbagai pengalaman bahwa penyebaran penyakit tidak mengenal batas administrasi negara. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antarotoritas menjadi kebutuhan bersama dalam melindungi masyarakat perbatasan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan dalam forum SOSEK MALINDO harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi antarlembaga pemerintah, meskipun implementasinya tetap mengacu pada regulasi dan kewenangan masing-masing negara.
“Setiap negara tentu memiliki aturan sendiri terkait pengelolaan data dan sistem kesehatan. Yang terpenting adalah semangat membangun koordinasi tetap terjaga agar setiap persoalan yang muncul dapat dikomunikasikan melalui mekanisme resmi yang telah disepakati,” ujarnya.
Menurut Robby, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah kemampuan pemerintah merespons berbagai persoalan secara cepat, termasuk di bidang kesehatan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi kesehatan, otoritas perbatasan, serta lembaga terkait di Indonesia dan Malaysia menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif.
“Perbatasan memiliki dinamika yang berbeda. Karena itu, koordinasi antarsektor harus berjalan lebih cepat, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menghadapi situasi yang memerlukan penanganan segera,” jelasnya.
Robby mengatakan BPPD Kabupaten Nunukan selama ini terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi.
Menurutnya, keberadaan forum seperti SOSEK MALINDO menjadi wadah strategis untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat maupun mitra di Negeri Sabah.
“Forum ini bukan hanya membahas persoalan yang ada saat ini, tetapi juga menjadi ruang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan perbatasan pada masa mendatang. Semakin baik koordinasi yang dibangun, semakin kuat pula kesiapan kawasan perbatasan dalam menghadapi berbagai dinamika,” katanya.
Lebih lanjut, Robby menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan penguatan ekonomi, aspek pelayanan kesehatan juga menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai masyarakat perbatasan berhak memperoleh pelayanan publik yang cepat, aman, dan berkualitas, termasuk dalam sektor kesehatan.
“Tujuan akhir dari setiap kerja sama lintas negara adalah memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika koordinasi antarlembaga semakin baik, pelayanan publik akan semakin efektif, masyarakat merasa lebih terlindungi, dan kawasan perbatasan akan tumbuh menjadi wilayah yang aman, sehat, dan berdaya saing,” tuturnya.
Robby berharap hasil pembahasan dalam forum SOSEK MALINDO dapat menjadi pijakan bagi penguatan komunikasi antarlembaga di masa mendatang, sehingga setiap isu strategis di kawasan perbatasan dapat ditangani melalui mekanisme kerja sama yang saling menghormati kewenangan masing-masing negara.
Menurutnya, semangat kolaborasi yang dibangun Indonesia dan Malaysia dalam forum tersebut merupakan modal penting untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tidak hanya menjadi gerbang negara, tetapi juga menjadi ruang kehidupan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. (Adv)
