NUNUKAN – Penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Sabah, Malaysia, dinilai menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian bagi aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut ruang penangkapan ikan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Kertas Kerja 2 kerja sama Indonesia–Malaysia. Dalam dokumen itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Sabah terkait aktivitas penangkapan ikan serta kegiatan masyarakat pemancing di wilayah perairan perbatasan.
Usulan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kawasan perbatasan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan bahwa masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling merasakan langsung dinamika kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kejelasan mekanisme koordinasi antarotoritas di kedua negara menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
“Masyarakat pesisir membutuhkan kepastian. Mereka harus mengetahui aturan, mekanisme, serta ruang aktivitas yang dapat dijalankan sehingga dapat bekerja dengan tenang dan memiliki kepastian dalam menjalankan usaha maupun aktivitas penangkapan ikan,” ujar Robby.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi nelayan di kawasan perbatasan tidak semata-mata berkaitan dengan hasil tangkapan. Lebih luas dari itu, aktivitas perikanan memiliki keterkaitan langsung dengan mata pencaharian keluarga, rantai distribusi hasil laut, perdagangan lintas batas, hingga perputaran ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan akan berdampak terhadap kehidupan ribuan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus mampu menyeimbangkan aspek kedaulatan negara dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Nelayan harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi perbatasan. Jangan sampai mereka hanya dipandang sebagai penerima kebijakan. Mereka merupakan pelaku utama ekonomi kawasan pesisir yang perlu dilibatkan dalam setiap upaya pengembangan wilayah perbatasan,” tegasnya.
Robby menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola kawasan perbatasan yang lebih efektif. Melalui koordinasi yang baik, berbagai persoalan teknis yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara lebih terukur, sekaligus meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan aktivitas di lapangan.
Menurutnya, kepastian aturan juga akan memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan maupun aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sektor kelautan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas, menjaga kelancaran distribusi hasil laut, serta memperkuat perdagangan di kawasan perbatasan.
Ia menambahkan bahwa semangat kerja sama lintas negara tidak hanya diarahkan untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memastikan masyarakat yang hidup di garis depan negara memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan yang disepakati.
“Kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap bentuk koordinasi yang dibangun harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah perbatasan,” katanya.
Dalam Kertas Kerja 2, penguatan koordinasi antara Kalimantan Utara dan Sabah memang ditempatkan sebagai salah satu tindak lanjut penting dalam kerja sama kedua wilayah. Bagi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah, mekanisme koordinasi yang semakin jelas diyakini akan menciptakan iklim aktivitas ekonomi yang lebih kondusif, meningkatkan kepastian bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
BPPD Nunukan berharap pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas di Malaysia. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya memperkuat aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga mampu membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pembangunan di wilayah terdepan Indonesia. (Adv)
