NUNUKAN – Pemanfaatan kawasan mangrove dan lahan gambut berbasis nilai ekonomi karbon menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Utara. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan optimalisasi distribusi kawasan mangrove dan gambut yang dihadiri Wakil Bupati Nunukan, Hermanus.
Rapat yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak swasta ini menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pengelolaan ekosistem mangrove dan gambut secara berkelanjutan. Skema kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan membuka peluang pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai sumber pendapatan baru, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui mekanisme bagi hasil.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, menegaskan bahwa kawasan mangrove dan gambut di wilayahnya merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara tepat. Selain berkontribusi terhadap peningkatan PAD, pemanfaatan tersebut juga sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Diperlukan kesepahaman terkait kewenangan, tata kelola, serta mekanisme pembagian hasil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil dan proporsional.
“Pengelolaan mangrove dan gambut harus dilakukan secara terencana dan terukur, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemanfaatan karbon, khususnya di kawasan mangrove yang tersebar di wilayah Kabupaten Nunukan. Ia menilai potensi tersebut sangat besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjutnya, berharap pemanfaatan karbon dari kawasan mangrove dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dukungan teknis dari pemerintah provinsi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan berjalan optimal dan sesuai regulasi.
Optimalisasi kawasan mangrove dan gambut melalui pendekatan ekonomi karbon tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. (Adv)
