NUNUKAN – Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Nunukan dinilai masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Kedekatan geografis dengan Sabah, Malaysia, menjadikan hasil laut asal Nunukan memiliki pasar yang terbuka. Namun, optimalisasi perdagangan lintas batas masih menghadapi tantangan pada aspek konektivitas logistik dan kepastian administrasi ekspor.
Hal tersebut mengemuka dalam Kertas Kerja 2 Forum SOSEK MALINDO di Kota Tarakan yang membahas penguatan kerja sama ekonomi lintas batas Indonesia–Malaysia. Dokumen tersebut mencatat bahwa aktivitas perdagangan hasil perikanan dari Nunukan menuju Sabah masih terus berlangsung. Namun, proses pengurusan perizinan alat angkut atau kapal yang digunakan dalam kegiatan ekspor masih berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa pengangkutan hasil perikanan ke Sabah tetap dapat dilaksanakan sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan regulasi dipenuhi. Adapun kewenangan penerbitan perizinan kapal berada pada instansi yang berbeda, bergantung pada jenis dan ukuran kapal yang digunakan.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan daerah memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi masih memerlukan pembenahan pada sistem pendukung agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
“Hasil laut masyarakat Nunukan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan pasarnya sudah tersedia. Tantangan yang harus kita selesaikan adalah memastikan seluruh proses perdagangan berjalan dengan dokumen yang lengkap, mekanisme yang jelas, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun nelayan,” ujar Robby.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan memiliki ketergantungan yang besar terhadap sektor kelautan dan perikanan. Ribuan masyarakat menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas penangkapan ikan maupun usaha perikanan lainnya sehingga kelancaran distribusi hasil laut menjadi faktor yang sangat menentukan kesejahteraan nelayan.
Robby menjelaskan bahwa persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi antarpelabuhan atau lintas negara. Lebih dari itu, konektivitas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas komoditas perikanan yang memiliki karakter mudah rusak apabila proses distribusinya memerlukan waktu terlalu lama.
“Produk perikanan merupakan komoditas yang sangat bergantung pada kecepatan distribusi. Semakin cepat sampai ke pasar, kualitasnya semakin terjaga dan harga jual yang diterima nelayan juga akan semakin baik. Karena itu, konektivitas bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan juga menyangkut daya saing ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kepastian regulasi dan efisiensi birokrasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Sistem perizinan yang terintegrasi diharapkan mampu mempercepat proses ekspor tanpa mengurangi aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Menurut Robby, apabila hambatan administratif dan logistik dapat diminimalkan, Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan hasil perikanan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Lebih jauh, agenda penguatan sektor perikanan tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah yang saat ini tengah difokuskan pada pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang menyusun strategi hilirisasi sejumlah komoditas unggulan, terutama rumput laut, agar tidak lagi dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan.
Robby menegaskan bahwa konsep hilirisasi tersebut tidak hanya berlaku bagi komoditas rumput laut, tetapi juga menjadi pendekatan pembangunan bagi sektor perikanan secara keseluruhan. Dengan dukungan infrastruktur logistik, kepastian regulasi, serta penguatan industri pengolahan, hasil laut Nunukan diyakini mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar domestik maupun internasional.
“Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi komoditas daerah. Ketika sistem distribusi, pengolahan, dan pemasaran berjalan secara terpadu, manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan,” pungkasnya.
Melalui penguatan konektivitas, penyederhanaan tata kelola perizinan, serta percepatan hilirisasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi perbatasan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah. (Adv)
