NUNUKAN – Penguatan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan menjadi salah satu perhatian dalam Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah. Meski sejumlah usulan kerja sama pada bidang pendidikan dan seni budaya mengalami penyesuaian, forum tersebut dinilai tetap menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme kolaborasi lintas batas.
Dalam pembahasan Kertas Kerja 1 Bidang Sosial dan Budaya, delegasi Kalimantan Utara mengusulkan agar pembahasan mengenai kerja sama pendidikan vokasi ditiadakan. Usulan tersebut kemudian disepakati oleh kedua delegasi sebagai bagian dari hasil persidangan. Selain itu, pembahasan mengenai pengadaan alat seni budaya juga disepakati untuk tidak dilanjutkan setelah pihak Kalimantan Utara meminta agar Sabah terlebih dahulu menerbitkan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) sesuai ketentuan Pemerintah Malaysia.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menilai keputusan tersebut bukan merupakan kemunduran dalam hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia, melainkan bagian dari proses penyesuaian agar setiap program yang dijalankan memiliki dasar hukum, mekanisme, dan kesiapan teknis yang jelas.
“Dalam kerja sama lintas negara, tidak semua usulan dapat langsung diimplementasikan. Ada tahapan administrasi, regulasi, hingga kebijakan masing-masing negara yang harus dihormati. Yang paling penting adalah komitmen kedua belah pihak untuk terus membuka ruang komunikasi dan mencari solusi bersama,” ujar Robby.
Menurutnya, forum SOSEK MALINDO sejak awal memang dibangun sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penyempurnaan program kerja sama di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, perubahan ataupun penyesuaian terhadap suatu agenda merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam hubungan bilateral.
Robby mengatakan, meskipun pembahasan kerja sama pendidikan vokasi tidak dilanjutkan dalam forum kali ini, pengembangan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan membutuhkan SDM yang memiliki daya saing tinggi agar mampu menjawab tantangan global, terutama di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat antara Indonesia dan Malaysia.
“Pengembangan SDM tidak boleh berhenti hanya karena satu agenda ditunda atau disesuaikan. Justru ini menjadi momentum untuk menyusun model kerja sama yang lebih matang, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Robby, Kabupaten Nunukan memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan berbasis kebutuhan kawasan perbatasan. Keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan Sabah membuka peluang lahirnya program-program peningkatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi regional.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing kawasan perbatasan pada masa mendatang. Selain pendidikan, pembahasan mengenai alat seni budaya juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Meski agenda itu disepakati untuk tidak dilanjutkan sebelum adanya kejelasan mengenai prosedur operasional standar dari Pemerintah Malaysia, Robby menilai substansi kerja sama kebudayaan tetap memiliki arti penting bagi kedua negara.
Menurutnya, setiap bentuk pertukaran peralatan seni, perlengkapan pertunjukan, maupun atribut budaya lintas negara harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
“Budaya tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun hubungan masyarakat di kawasan perbatasan. Namun, seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku di masing-masing negara agar kerja sama dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengatakan kepastian prosedur menjadi aspek penting dalam setiap bentuk kerja sama internasional, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas barang dan perlengkapan kegiatan budaya.
Lebih jauh, Robby menegaskan bahwa BPPD Kabupaten Nunukan akan terus mendorong lahirnya model kerja sama lintas batas yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum SOSEK MALINDO harus mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Kerja sama yang baik bukan diukur dari banyaknya agenda yang dibahas, tetapi dari sejauh mana hasilnya dapat diimplementasikan. Karena itu, kami mendorong agar setiap program memiliki perencanaan, mekanisme pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur,” katanya.
Robby menambahkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah utara Kalimantan. Posisi tersebut menuntut adanya penguatan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kebudayaan, agar pembangunan kawasan perbatasan berlangsung secara seimbang.
“Perbatasan adalah beranda depan negara. Karena itu, pembangunan manusianya harus menjadi perhatian yang sama besarnya dengan pembangunan fisik. Ketika SDM unggul dan budaya terus berkembang, maka kawasan perbatasan akan memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi tantangan regional maupun global,” pungkasnya. (Adv)
