NUNUKAN – Kerja sama sosial dan budaya antara Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan kembali diperkuat melalui Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, 28–31 Juli 2026.
Forum bilateral tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan wadah strategis untuk menyusun berbagai langkah konkret dalam memperkuat hubungan masyarakat kedua negara, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini memiliki kedekatan historis, sosial, budaya, hingga aktivitas ekonomi lintas batas. Agenda yang dibahas mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kawasan perbatasan yang lebih inklusif.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan kerja sama sosial budaya merupakan fondasi penting dalam membangun kawasan perbatasan yang aman, harmonis, dan berdaya saing.
Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur maupun peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan hubungan antarmasyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan di dua negara.
“Perbatasan bukan hanya garis pemisah wilayah kedaulatan, tetapi juga ruang interaksi masyarakat. Karena itu, pembangunan perbatasan harus dibangun melalui kolaborasi yang memperkuat hubungan sosial, budaya, pendidikan, hingga pelayanan dasar bagi masyarakat kedua negara,” ujar Robby.
Ia menilai forum SOSEK MALINDO telah berkembang menjadi instrumen diplomasi daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
“Kabupaten Nunukan merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah. Karena itu, setiap kesepakatan yang lahir dalam forum ini akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan,” katanya.
Robby menjelaskan, selama ini mobilitas masyarakat lintas batas tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga hubungan kekerabatan, pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian budaya yang telah berlangsung sejak lama.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah memandang kerja sama lintas negara perlu terus diperkuat agar berbagai potensi tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam dokumen hasil pembahasan Kertas Kerja 1 Bidang Sosial dan Budaya, kedua delegasi membahas sejumlah isu strategis yang meliputi penyelenggaraan festival budaya bersama, pertukaran kegiatan seni, penguatan koordinasi kesehatan lintas batas, evaluasi kerja sama pendidikan, hingga penyusunan mekanisme tindak lanjut berbagai program yang telah disepakati.
Menurut Robby, seluruh agenda tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan arah pembangunan kawasan perbatasan yang saat ini terus didorong pemerintah pusat.
“Jika hubungan masyarakat di perbatasan semakin baik, maka stabilitas keamanan juga akan semakin terjaga. Ketika budaya berkembang, maka sektor pariwisata tumbuh. Ketika komunikasi antarlembaga berjalan baik, maka pelayanan kepada masyarakat lintas batas juga akan semakin efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BPPD Nunukan akan terus mengawal implementasi berbagai kesepakatan SOSEK MALINDO agar tidak berhenti sebagai dokumen hasil persidangan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program nyata di lapangan.
Menurutnya, sinergi antarlembaga pemerintah Indonesia dan Malaysia menjadi kunci keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
“Forum seperti ini harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Bukan hanya memperkuat hubungan antarpemerintah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Robby menambahkan, posisi strategis Nunukan sebagai pintu gerbang Indonesia menuju Sabah menjadikan daerah tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam membangun citra positif Indonesia di kawasan perbatasan.
Karena itu, ia berharap seluruh hasil pembahasan SOSEK MALINDO dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun instansi teknis di kedua negara.
Dalam rumusan akhir persidangan, Indonesia dan Malaysia sepakat melanjutkan seluruh kerja sama yang telah disepakati serta melakukan pemutakhiran perkembangan pelaksanaan program secara berkala melalui pertemuan daring sepanjang tahun 2026. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama untuk memastikan seluruh agenda kerja sama berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan. (Adv)
