NUNUKAN — Perundingan panjang dan alot antara delegasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Negeri Sabah akhirnya menghasilkan keputusan penting bagi masa depan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Patok A708 ditetapkan sebagai exit-entry point atau pintu keluar-masuk resmi kedua negara.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil strategis dalam forum Sosek Malindo Sabah–Kalimantan Utara, setelah kedua delegasi membahas secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pembukaan akses perbatasan di kawasan A708.
Pembahasan tidak berlangsung singkat. Kepentingan masing-masing pihak, kesiapan kawasan, konektivitas, mobilitas masyarakat, hingga konsekuensi pembukaan pintu perbatasan menjadi bagian dari diskusi yang berlangsung cukup alot.
Delegasi Kalimantan Utara dalam pembahasan tersebut di antaranya diperkuat Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang. Dari rangkaian pembahasan tersebut, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Patok A708 akan menjadi titik keluar-masuk resmi yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan Sabah.
“Pembahasannya cukup panjang dan alot. Masing-masing delegasi menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Setelah melalui diskusi yang cukup mendalam, akhirnya disepakati bahwa Patok A708 akan menjadi exit-entry point kedua negara,” ujar Robby.
Kesepakatan tersebut mengubah posisi strategis A708. Titik yang selama ini dikenal sebagai bagian dari penanda batas wilayah Indonesia–Malaysia kini diarahkan menjadi salah satu simpul konektivitas resmi kedua negara.
Bagi Kabupaten Nunukan, keputusan itu membuka peluang baru sekaligus menghadirkan pekerjaan besar. Ketika A708 berfungsi sebagai pintu keluar-masuk resmi, kawasan tersebut dipastikan akan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pergerakan manusia dan barang antara Kalimantan Utara dan Sabah.
Robby menegaskan, keputusan tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Status sebagai exit-entry point tidak cukup hanya ditetapkan melalui kesepakatan. Infrastruktur, fasilitas pelayanan, sistem pengawasan, keamanan, hingga kesiapan masyarakat harus dipersiapkan secara terintegrasi.
“Ini bukan hanya soal membuka jalan. Ketika A708 menjadi exit-entry point, tentu ada sistem yang harus disiapkan. Ada pelayanan lintas batas, pengawasan, keamanan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan lainnya,” tegasnya.
Dengan kata lain, kesepakatan A708 menjadi awal dari pekerjaan yang lebih besar. Pemerintah Indonesia dituntut memastikan bahwa konektivitas baru tersebut berjalan seiring dengan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Keputusan menjadikan A708 sebagai exit-entry point juga tidak terlepas dari perkembangan konektivitas di sisi Sabah. Pemerintah Negeri Sabah telah menunjukkan komitmen untuk membangun akses menuju A708, termasuk melanjutkan pembangunan jalan dari arah Kalabakan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan.
Perkembangan di Sabah membuat Indonesia harus bergerak cepat menyiapkan sisi Kalimantan Utara. Robby menilai, pembangunan konektivitas di wilayah Sabah harus dipandang sebagai peluang untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat, tetapi sekaligus menjadi pengingat agar kesiapan Indonesia tidak tertinggal.
“Perkembangan di Sabah harus kita respons dengan kesiapan dari sisi Indonesia. Jangan sampai akses sudah terbuka, tetapi sistem dan fasilitas kita belum siap,” katanya.
Menurut dia, kesiapan Indonesia harus dilakukan secara lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BNPP RI, serta kementerian dan lembaga terkait perlu duduk bersama untuk menyusun langkah konkret setelah keputusan A708 tersebut.
Di balik keputusan A708, terdapat potensi ekonomi yang cukup besar bagi Kabupaten Nunukan. Jika konektivitas tersebut terealisasi secara optimal, arus manusia dan barang antara Nunukan dan Sabah berpotensi meningkat. Kondisi itu dapat menciptakan ruang baru bagi perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Namun, Robby mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak yang menyaksikan perkembangan konektivitas tersebut.
“Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat Nunukan mendapatkan manfaat langsung. Jangan sampai konektivitas hanya membuat masyarakat menjadi penonton, sementara manfaat ekonominya justru dinikmati pihak lain,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan A708 harus dibarengi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan ekosistem usaha yang memungkinkan pelaku ekonomi lokal mengambil bagian ketika aktivitas lintas batas mulai meningkat.
Penetapan A708 sebagai exit-entry point sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kawasan tersebut telah bergeser dari sekadar persoalan teknis di lapangan menjadi agenda strategis hubungan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Forum Sosek Malindo menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kepentingan kedua negara, khususnya dalam membangun kawasan perbatasan yang tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Kalimantan Utara, A708 dapat menjadi salah satu pintu baru untuk memperkuat konektivitas dengan Sabah. Bagi Nunukan, keputusan tersebut berpotensi mengubah wajah kawasan perbatasan dan membuka jalur baru bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan yang matang.
“Kesepakatan ini bukan akhir. Justru ini awal dari pekerjaan yang lebih besar. Kita harus memastikan infrastrukturnya siap, sistem pelayanannya siap, pengawasannya siap, dan masyarakat juga siap,” kata Robby.
Ia menegaskan bahwa pembangunan perbatasan harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional sebagai fondasi utama.
“Kita ingin konektivitas semakin maju. Tetapi keamanan, kedaulatan, dan kepentingan masyarakat tetap harus menjadi dasar,” pungkasnya.
Dengan ditetapkannya Patok A708 sebagai exit-entry point, peta konektivitas perbatasan Indonesia–Malaysia memasuki babak baru. Kini tantangannya bukan lagi apakah A708 akan dibuka, tetapi seberapa siap Indonesia menjadikan pintu baru tersebut sebagai penggerak ekonomi perbatasan tanpa mengabaikan keamanan dan kedaulatan negara. (Adv)
