NUNUKAN — Persoalan pergerakan masyarakat Kampung Kabu melalui kawasan perbatasan mendorong perlunya penguatan data penduduk. Dalam Kertas Kerja 3 SOSEK MALINDO, Pemprov Kaltara meminta data penduduk Kampung Kabu dari Pegawai Daerah Nabawan untuk diserahkan kepada PLBN Labang. Data tersebut dibutuhkan untuk memudahkan pemeriksaan pergerakan keluar-masuk masyarakat Kampung Kabu.
Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang mengatakan data penduduk memiliki dua fungsi sekaligus, memperlancar pelayanan dan memperkuat pengawasan.
“Data yang akurat bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru data diperlukan agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan memiliki dasar yang jelas,” ujar Robby.
Menurutnya, pengelolaan perbatasan semakin membutuhkan sistem informasi yang baik.
“Ketika masyarakat melakukan perjalanan lintas batas, petugas membutuhkan informasi yang jelas. Dengan data yang tersedia, proses pemeriksaan dapat lebih terarah,” katanya.
Permintaan data tersebut juga berkaitan dengan dinamika perlintasan Kampung Kabu. Dalam dokumen disebutkan bahwa belum tersedia data statistik pergerakan pelintas di pihak Pejabat Daerah Nabawan dan masih diperlukan kajian yang lebih terperinci.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan perbatasan. Tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan membaca pola mobilitas masyarakat, memperkirakan kebutuhan pelayanan, maupun mengantisipasi potensi persoalan.
Robby mengatakan kebutuhan data harus menjadi bagian dari kerja sama kedua negara.
“Kalau kita memiliki data yang baik dari kedua sisi, kita akan lebih mudah melakukan koordinasi. Kebijakan juga bisa dibuat berdasarkan kondisi nyata, bukan perkiraan,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan data semakin penting seiring berkembangnya infrastruktur perbatasan.
“PLBN Labang akan menjadi fasilitas penting. Karena itu, sistem pelayanan di dalamnya juga harus didukung oleh informasi yang memadai,” katanya.
Bagi masyarakat, sistem data yang baik diharapkan dapat mengurangi potensi persoalan ketika melakukan perjalanan. Bagi negara, data menjadi salah satu instrumen untuk memastikan perlintasan berlangsung secara tertib.
“Pelayanan dan keamanan sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian. Dengan data yang benar, kita bisa menjalankan keduanya secara lebih baik,” pungkas Robby. (Adv)
