NUNUKAN – Hubungan Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan, tetapi juga diperkuat melalui diplomasi budaya. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tim Teknis Kelompok Kerja (KK/JKK) Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Negeri Sabah, yang menyepakati penguatan berbagai agenda kebudayaan lintas batas sebagai sarana mempererat hubungan masyarakat kedua negara.
Dalam pembahasan Kertas Kerja 1 Bidang Sosial dan Budaya, kedua delegasi menyepakati kelanjutan partisipasi Kalimantan Utara dalam Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau (FKAT) yang berlangsung pada 25 Juli hingga 1 Agustus 2026. Pemerintah Negeri Sabah secara resmi mengundang Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan, untuk kembali berpartisipasi dalam ajang budaya internasional tersebut dan undangan itu disambut dengan persetujuan dari pihak Indonesia.
Bagi Kabupaten Nunukan, keikutsertaan dalam festival tersebut memiliki arti strategis. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Sabah menjadikan daerah ini sebagai wajah terdepan Indonesia yang memiliki kedekatan sosial, budaya, dan historis dengan masyarakat di negara tetangga.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan kerja sama budaya merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan masyarakat lintas negara sekaligus memperkokoh identitas bangsa di kawasan perbatasan.
“Budaya adalah bahasa yang mampu menyatukan masyarakat tanpa melihat batas administrasi negara. Karena itu, forum SOSEK MALINDO memberikan ruang bagi kedua negara untuk terus memperkuat hubungan masyarakat melalui kegiatan seni dan budaya yang saling menghormati identitas masing-masing,” ujar Robby.
Menurutnya, masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama. Interaksi tersebut tidak hanya berlangsung dalam aktivitas perdagangan, tetapi juga melalui hubungan kekerabatan, adat istiadat, hingga berbagai tradisi budaya yang berkembang di wilayah perbatasan.
Oleh karena itu, keberadaan festival budaya lintas negara dinilai menjadi media yang efektif untuk memperkuat rasa saling memiliki sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.
“Partisipasi Kabupaten Nunukan dalam berbagai festival budaya bukan sekadar menghadiri sebuah kegiatan. Yang dibawa adalah identitas budaya bangsa, keberagaman suku, seni tradisional, hingga potensi daerah yang dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat internasional,” katanya.
Selain Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau, sidang SOSEK MALINDO juga menghasilkan kesepakatan mengenai berbagai agenda budaya yang akan melibatkan Indonesia dan Malaysia sepanjang 2026 hingga 2027.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengundang Negeri Sabah untuk berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan budaya dan pariwisata yang akan berlangsung di berbagai daerah perbatasan, antara lain Cross Border Agabag pada Desember 2026, Iraw Adat Tidung Borneo pada 1–10 Oktober 2026, Illau Passimpungan Rumpun Murut Indonesia–Malaysia dan Culture Fest 2026 di Kabupaten Nunukan, Festival Arung Jeram dan Pasar Terapung Perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, Irau Kabupaten Malinau, Birau Kabupaten Bulungan, serta Iraw Tengkayu di Kota Tarakan. Seluruh agenda tersebut disepakati bersama dalam forum SOSEK MALINDO.
Sebaliknya, Pemerintah Negeri Sabah juga mengundang Kalimantan Utara untuk menghadiri Perayaan Hari Etnik Sabah pada April 2027 serta Program Kizod Kaamatan, yang merupakan pertunjukan tari tradisional tingkat Negeri Sabah pada 30–31 Mei 2027.
Menurut Robby, kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan semakin berkembang ke arah kolaborasi yang lebih produktif.
Ia menilai pertukaran delegasi budaya akan membuka peluang yang lebih luas bagi para pelaku seni, komunitas adat, generasi muda, hingga pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan produk budaya lokal kepada masyarakat internasional.
“Setiap kegiatan budaya selalu menghadirkan efek berganda. Yang bergerak bukan hanya sektor kesenian, tetapi juga UMKM, transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, hingga promosi destinasi wisata daerah. Inilah yang ingin terus kita dorong agar budaya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat perbatasan,” jelasnya.
Robby menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik maupun peningkatan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kualitas hubungan sosial masyarakat yang hidup di kedua sisi perbatasan.
Karena itu, kegiatan budaya memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang harmonis, memperkuat rasa saling percaya, serta mendorong terciptanya stabilitas kawasan.
“Ketika masyarakat saling mengenal budaya masing-masing, maka ruang dialog akan semakin terbuka. Dari situ tumbuh rasa saling menghormati, saling memahami, dan pada akhirnya akan memperkuat stabilitas kawasan perbatasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi pusat diplomasi budaya Indonesia di perbatasan karena dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Toraja, Banjar, dan berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan dalam keberagaman.
Menurut Robby, kekayaan tersebut menjadi aset penting yang harus terus dipromosikan melalui berbagai forum internasional agar dunia melihat perbatasan Indonesia bukan sebagai wilayah belakang, melainkan sebagai beranda depan yang mencerminkan keberagaman budaya Nusantara.
“Perbatasan harus menjadi etalase Indonesia. Melalui kebudayaan, kita memperlihatkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa,” tuturnya.
Ia berharap seluruh agenda budaya yang telah disepakati dalam forum SOSEK MALINDO dapat terlaksana secara konsisten dan melibatkan lebih banyak komunitas seni, generasi muda, pelaku ekonomi kreatif, serta pemerintah daerah di kedua negara.
Dengan demikian, kerja sama budaya Indonesia–Malaysia tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan yang berkelanjutan. (Adv)
