NUNUKAN — Kepadatan penumpang di Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Tawau menjadi persoalan pelayanan lintas batas yang kembali mengemuka dalam forum SOSEK MALINDO Sabah–Kalimantan Utara.
Pemerintah Kaltara menyampaikan bahwa loket pemeriksaan paspor di ICQS Tawau belum mencukupi untuk menampung lonjakan penumpang sehingga menyebabkan kepadatan. Karena itu, Kaltara mengusulkan penambahan loket pemeriksaan Imigrasi.
Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang mengatakan persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas.
“Perlintasan masyarakat Indonesia dan Malaysia terus bergerak. Karena itu, kapasitas pelayanan juga harus mampu mengikuti perkembangan jumlah penumpang. Jangan sampai masyarakat harus menghadapi kepadatan yang sebenarnya dapat diantisipasi,” ujar Robby.
Berdasarkan penjelasan Jabatan Imigresen Negeri Sabah melalui ICQS Tawau, saat ini tersedia 16 loket pemeriksaan paspor, masing-masing delapan loket di ruang kedatangan dan delapan loket di ruang keberangkatan. Selain itu, tersedia loket khusus untuk pemeriksaan dokumen Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu mengatasi penumpukan dan memastikan pemeriksaan dokumen PMI dapat dilakukan secara lebih lancar. Namun, usulan penambahan loket tetap menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kapasitas pelayanan secara berkala. Robby mengatakan peningkatan pelayanan tidak berarti mengurangi ketelitian pemeriksaan.
“Keamanan dan pelayanan harus berjalan bersama. Pemeriksaan dokumen tetap harus dilakukan secara cermat, tetapi masyarakat juga membutuhkan proses yang tertib dan efisien,” katanya.
Menurutnya, kepadatan di ICQS Tawau juga tidak dapat dilepaskan dari tingginya mobilitas masyarakat Nunukan dan wilayah Kalimantan Utara menuju Sabah.
“Hubungan masyarakat Nunukan dengan Sabah sangat dinamis. Banyak masyarakat yang melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan. Karena itu, fasilitas di pintu masuk harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan dinamika tersebut,” ujarnya.
Pihak Sabah melalui Jabatan Imigresen Negeri Sabah telah mengambil maklum terhadap usulan penambahan loket yang disampaikan Kaltara dan menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kepadatan. Bagi Robby, persoalan tersebut merupakan bagian dari evaluasi bersama dalam pengelolaan perbatasan.
“Forum SOSEK MALINDO memberi ruang bagi kita untuk menyampaikan persoalan yang dirasakan masyarakat. Harapannya, setiap persoalan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ada tindak lanjut di lapangan,” katanya.
Kualitas pelayanan di pintu perbatasan pada akhirnya menjadi salah satu wajah hubungan Indonesia–Malaysia. Semakin tinggi mobilitas masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap pelayanan yang cepat, tertib, dan transparan.
“Perbatasan bukan hanya tempat pemeriksaan. Di sana masyarakat bertemu dengan pelayanan negara. Karena itu, pelayanan yang baik juga merupakan bagian dari kehadiran negara,” tegas Robby. (Adv)
