NUNUKAN — Pemerintah Indonesia dan Malaysia didorong untuk melihat persoalan Sungai Sembakung secara langsung melalui pemeriksaan bersama atau joint inspection. Usulan tersebut disampaikan Delegasi Kaltara melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan V dalam pembahasan SOSEK MALINDO Sabah–Kalimantan Utara.
Selain pemeriksaan bersama, Pemprov Kaltara akan melakukan survei lapangan sepanjang 2026 untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan kajian mitigasi dan penanggulangan banjir. Tim juga meminta kemudahan izin memasuki wilayah Malaysia untuk kepentingan survei tersebut.
Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang mengatakan pemeriksaan lapangan bersama akan memberikan gambaran yang lebih lengkap.
“Persoalan lintas batas tidak cukup dilihat dari satu sisi. Kalau kita ingin memahami Sungai Sembakung secara utuh, kita perlu melihat kondisi di kedua wilayah,” ujar Robby.
Menurutnya, joint inspection dapat menjadi sarana menyamakan pemahaman teknis antara Indonesia dan Malaysia.
“Dengan melihat kondisi lapangan bersama, kita dapat mengetahui titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah, melihat kondisi sungai, dan menyusun langkah yang lebih tepat,” katanya.
Kebutuhan akses ke wilayah Malaysia untuk survei menjadi salah satu bagian penting dari proses tersebut. Robby mengatakan koordinasi terkait izin harus dilakukan dengan baik agar kegiatan teknis tidak terhambat.
“Survei ini untuk kepentingan mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat. Karena itu, mekanisme koordinasinya harus dipermudah dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan banjir harus ditangani dengan pendekatan berbasis bukti.
“Jangan hanya berasumsi. Kita membutuhkan data lapangan. Kita harus tahu bagaimana kondisi sungai, bagaimana pola air, bagaimana perubahan penggunaan lahan, dan faktor apa saja yang memengaruhi banjir,” kata Robby.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan V akan mengumpulkan data tersebut sebagai bagian dari penyusunan kajian. Kajian itu nantinya diharapkan menjadi dasar bagi langkah mitigasi dan penanggulangan banjir.
Bagi Nunukan, upaya tersebut memiliki nilai strategis karena masyarakat di kawasan perbatasan merupakan kelompok yang langsung merasakan dampak ketika bencana terjadi.
“Kalau kajiannya kuat, rekomendasinya juga akan lebih kuat. Kita ingin penanganan banjir berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan,” tegas Robby.
Dengan disepakatinya usulan joint inspection, kerja sama Indonesia–Malaysia dalam penanganan Sungai Sembakung memasuki tahap yang lebih teknis. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kegiatan lapangan.
“Yang penting bukan hanya sepakat di atas kertas. Kita ingin melihat ada survei, ada data, ada kajian, dan kemudian ada langkah nyata untuk melindungi masyarakat,” pungkas Robby. (Adv)
