NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 tepat sasaran terus diwujudkan melalui verifikasi dan validasi (verivali) lapangan. Kali ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan memfokuskan pendataan di kawasan dataran tinggi Krayan yang meliputi Kecamatan Krayan Timur, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah.
Berdasarkan data hasil verifikasi calon penerima BSPS Tahun 2026, sebanyak 267 calon penerima tercatat berasal dari tiga kecamatan tersebut. Rinciannya, Kecamatan Krayan Timur sebanyak 114 calon penerima, Kecamatan Krayan Selatan 78 calon penerima, dan Kecamatan Krayan Tengah 75 calon penerima. Jumlah tersebut menjadikan kawasan Krayan sebagai salah satu wilayah dengan kebutuhan bantuan rumah layak huni terbesar di Kabupaten Nunukan.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan tingginya jumlah usulan di wilayah Krayan menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Wilayah Krayan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Selain akses transportasi yang terbatas, masyarakat juga menghadapi biaya pembangunan rumah yang relatif lebih tinggi. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Robby.
Menurutnya, proses verifikasi lapangan menjadi tahapan yang sangat penting karena tidak hanya memeriksa kesesuaian data administrasi, tetapi juga melihat secara langsung kondisi rumah yang diusulkan sebagai penerima bantuan.
Tim verifikasi BPPD melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan, tingkat kerusakan rumah, kelengkapan administrasi, serta memastikan calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Program BSPS.
“Kami tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas. Seluruh data harus dibuktikan melalui pengecekan langsung sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Robby menjelaskan bahwa kawasan Krayan merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Nunukan karena berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Posisi tersebut menjadikan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan.
“Rumah yang layak huni merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Di kawasan perbatasan seperti Krayan, peningkatan kualitas hunian juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga negara, tanpa membedakan kondisi geografis wilayahnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan verifikasi di Krayan memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Mengingat luasnya wilayah dan kondisi medan yang cukup berat, koordinasi menjadi faktor penting agar seluruh proses berjalan secara efektif.
“Kami mengapresiasi dukungan seluruh pemerintah kecamatan dan desa yang telah membantu proses pendataan. Kolaborasi tersebut memudahkan tim dalam melakukan verifikasi sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Robby, salah satu tujuan utama verifikasi adalah menghindari terjadinya kesalahan sasaran penerima bantuan. Oleh sebab itu, setiap rumah yang diusulkan harus memenuhi kriteria rumah tidak layak huni sesuai dengan pedoman Program BSPS.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi akibat kesalahan pendataan. Sebaliknya, pemerintah juga berupaya mencegah adanya penerima yang tidak memenuhi persyaratan.
“Prinsip kami sederhana, bantuan harus tepat sasaran. Karena itu, proses verifikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan Program BSPS. Ketelitian sejak awal akan menentukan kualitas pelaksanaan program di kemudian hari,” tegasnya.
Selain memastikan ketepatan sasaran, hasil verifikasi lapangan juga akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi riil permukiman masyarakat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih efektif.
Robby mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui BNPP RI dalam mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perbatasan.
“Kami berharap hasil verifikasi ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah pusat dalam menetapkan penerima bantuan. Dengan data yang telah diverifikasi secara menyeluruh, proses penyaluran BSPS akan lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai Program BSPS memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar memperbaiki kondisi rumah masyarakat. Program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, terutama di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
“Rumah yang layak akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi keluarga. Pada akhirnya, program ini menjadi investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan kawasan perbatasan,” ungkap Robby.
BPPD Kabupaten Nunukan memastikan seluruh hasil verifikasi di kawasan Krayan akan disampaikan sebagai bagian dari proses pengusulan Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat segera merasakan manfaat program tersebut.
Melalui verifikasi yang dilakukan secara objektif dan menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan hingga ke wilayah dataran tinggi Krayan. Dengan dukungan pemerintah pusat, Program BSPS diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas permukiman, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan menegaskan kehadiran negara di kawasan perbatasan Indonesia. (Adv)
