NUNUKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan yang menjadi wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Ingkong Ala saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan penguatan transformasi Nunukan menuju New Economic HUB di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Ingkong Ala menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Nunukan, khususnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terus berupaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan melalui forum koordinasi seperti ini,” ujar Ingkong Ala.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena dari 21 kecamatan yang ada, sebanyak 17 kecamatan merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik dengan wilayah Sabah maupun Sarawak.
Kondisi geografis tersebut menjadikan Nunukan memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, sosial budaya, hingga sumber daya alam.
Namun demikian, Ingkong Ala mengakui kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, beratnya kondisi geografis, belum meratanya pelayanan publik, hingga potensi aktivitas ilegal lintas batas negara.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut penguatan kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas dan wawasan kebangsaan,” katanya.
Ia menegaskan, membangun kawasan perbatasan pada hakikatnya merupakan upaya menghadirkan negara di wilayah terdepan sekaligus menjaga kedaulatan bangsa.
Ingkong Ala juga menyoroti karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan yang sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir seperti Pulau Sebatik, kawasan perkebunan di Sebuku dan Sembakung, kawasan pedesaan di Lumbis dan Krayan, hingga wilayah pedalaman dataran tinggi yang memiliki tantangan tersendiri.
Menurutnya, perbedaan karakteristik tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang spesifik, terpadu, dan saling mendukung sesuai potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, ia menilai sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang efektif dan berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ingkong Ala mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang cukup besar.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat melalui pendekatan pembangunan yang lebih khusus dan asimetris bagi kawasan perbatasan.
“Kami berharap ada penguatan dukungan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kemudahan regulasi, serta peningkatan pelayanan lintas sektoral untuk kawasan perbatasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam jangka menengah kawasan perbatasan masih memerlukan penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara dalam jangka panjang, kawasan perbatasan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan hub strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Melalui Rakorda tersebut, Ingkong Ala berharap lahir berbagai rekomendasi dan langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terarah, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
“Semoga upaya bersama ini mampu mewujudkan Kabupaten Nunukan yang semakin maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan yang berdaya saing,” pungkasnya. (Adv)
